HOME  ⁄  Nasional

Tiga Advokat dan Satu Mahasiswa Gugat Aturan Penyadapan KUHAP 2025 ke MK, Soroti Risiko Penyadapan Tanpa Izin Pengadilan

Oleh Ahmad Yusuf
SHARE   :

Tiga Advokat dan Satu Mahasiswa Gugat Aturan Penyadapan KUHAP 2025 ke MK, Soroti Risiko Penyadapan Tanpa Izin Pengadilan
Foto: (Sumber :Ilustrasi - Suasana di depan Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak.)

Pantau - Tiga advokat dan seorang mahasiswa mengajukan uji materiil Pasal 136 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) ke Mahkamah Konstitusi (MK) karena menilai aturan penyadapan berpotensi melanggar hak konstitusional warga negara.

Permohonan tersebut diajukan oleh tiga advokat, yakni Pardamean Sihombing, Eprina Manurung, dan Christian Adrianus Sihite, bersama seorang mahasiswa bernama Matthew Febrian Otniel Lambok Hutasoit.

Dalam sidang pemeriksaan pendahuluan di Jakarta, Rabu (18/11/2026), para pemohon mempersoalkan kewenangan penyidik melakukan penyadapan yang dinilai belum memiliki batasan dan mekanisme pengawasan secara memadai.

Para pemohon mendalilkan bahwa Pasal 136 ayat (1) KUHAP bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28F, Pasal 28G ayat (1), serta Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.

Ketentuan yang dipersoalkan tersebut berbunyi “Penyidik dapat melakukan penyadapan untuk kepentingan penyidikan”.

Pemohon Soroti Risiko Warga Ikut Tersadap Tanpa Menjadi Tersangka

Salah satu pemohon, Christian Adrianus Sihite, menjelaskan bahwa penyadapan terhadap nomor telepon tertentu tidak hanya berdampak kepada pemilik nomor yang menjadi sasaran penyidikan.

Menurutnya, orang lain yang berkomunikasi dengan pemilik nomor tersebut juga berpotensi ikut tersadap meskipun tidak memiliki keterlibatan dalam perkara pidana.

“Bahwa penyadapan terhadap satu nomor selalu merangkap dua pihak, yaitu pemilik nomor yang disasar dari setiap orang yang berbicara dengannya. Oleh karena itu, para pemohon dapat ikut tersadap tanpa pernah menjadi tersangka,” kata Christian dalam persidangan.

Para pemohon menilai ketentuan tersebut memberikan kewenangan kepada penyidik tanpa menetapkan persyaratan yang jelas mengenai jenis tindak pidana, kecukupan bukti, maupun izin pengadilan.

Mereka juga menyoroti ruang lingkup penyadapan yang dapat mencakup kegiatan mendengarkan, merekam, serta mencatat transmisi informasi elektronik melalui jaringan kabel maupun nirkabel.

Dalam permohonannya, mereka menyatakan bahwa komunikasi telepon yang dilakukan para pemohon berpotensi masuk dalam jangkauan penyadapan tersebut.

Persoalan lainnya adalah sifat penyadapan yang dilakukan secara rahasia sehingga pihak yang komunikasinya disadap tidak dapat mengetahui tindakan tersebut.

Para pemohon juga menyebut KUHAP tidak mewajibkan adanya pemberitahuan kepada pihak yang menjadi sasaran penyadapan.

Minta Penyadapan Wajib Mendapat Izin Ketua Pengadilan Negeri

Para pemohon menyatakan potensi kerugian konstitusional telah muncul sejak berlakunya KUHAP 2025 pada 2 Januari 2026.

Mereka menilai tidak adanya ketentuan peralihan yang menangguhkan pelaksanaan aturan penyadapan dapat membuka risiko penyalahgunaan kewenangan.

“Bahwa kerugian para pemohon bersifat aktual dan setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi,” ujar Christian.

Atas dasar tersebut, para pemohon meminta MK menyatakan Pasal 136 ayat (1) KUHAP bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat apabila tidak dimaknai dengan pembatasan tertentu.

Mereka mengusulkan agar penyidik hanya dapat melakukan penyadapan untuk kepentingan penyidikan setelah memperoleh izin dari ketua pengadilan negeri.

Dalam keadaan mendesak, penyadapan diusulkan dapat dilakukan terlebih dahulu dengan kewajiban meminta persetujuan ketua pengadilan negeri paling lambat 1x24 jam.

Apabila persetujuan tersebut tidak diberikan, tindakan penyadapan harus dihentikan dan hasilnya tidak dapat digunakan sebagai alat bukti dalam proses hukum.

Ketentuan itu diminta berlaku selama belum terdapat pengaturan lain mengenai penyadapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (2) KUHAP.

Hakim MK Soroti Argumentasi Gugatan yang Dinilai Belum Konsisten

Sidang pemeriksaan pendahuluan dipimpin Ketua MK Suhartoyo bersama dua hakim konstitusi, Daniel Yusmic P. Foekh dan M. Guntur Hamzah.

Dalam persidangan, Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah memberikan sejumlah catatan mengenai kedudukan hukum para pemohon serta kesesuaian antara dalil permohonan dan dasar gugatan.

Guntur menilai terdapat bagian argumentasi yang perlu diperjelas karena berpotensi menimbulkan kontradiksi dalam permohonan.

“Saudara sepertinya ini mempersoalkan penyadapan, padahal di posita tidak mempersoalkan, ini bisa ada terjadi kontradiksi ya. Diklirkan (perjelas-red) nanti, apakah benar-benar tidak mempersoalkan penyadapan? Berarti apa?” kata Guntur.

Sementara itu, Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh meminta para pemohon memperkuat argumentasi mengenai potensi kerugian konstitusional akibat kewenangan penyadapan.

Daniel juga menekankan perlunya bukti pendukung yang dapat menjelaskan hubungan antara ketentuan yang diuji dan kerugian yang dikhawatirkan para pemohon.

“Dari segi substansi ini menarik, tetapi perlu pada Pemohon untuk membangun argumentasi dalam positianya yang berkaitan dengan advokat, yang dapat meyakinkan Mahkamah,” ujar Daniel.

MK Beri Waktu 14 Hari untuk Perbaikan Permohonan

Pada akhir persidangan, Ketua MK Suhartoyo memberikan kesempatan kepada para pemohon untuk memperbaiki permohonan berdasarkan masukan majelis hakim.

Para pemohon diberi waktu selama 14 hari sejak berakhirnya sidang pemeriksaan pendahuluan untuk menyempurnakan argumentasi, kedudukan hukum, serta bukti pendukung.

Naskah perbaikan permohonan harus disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi paling lambat Selasa (1/12/2026).

Dengan demikian, perkara pengujian aturan penyadapan dalam KUHAP 2025 tersebut masih berada pada tahap pemeriksaan pendahuluan dan belum memasuki putusan mengenai konstitusionalitas pasal yang dipersoalkan.

Penulis :
Ahmad Yusuf
FLOII 2026