
Pantau - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya yang mencakup sejumlah kejahatan, mulai dari korupsi, narkotika, terorisme, hingga penipuan investasi berbasis teknologi informasi.
Ketua Komisi III DPR Habiburokhman menjelaskan bahwa aturan tersebut tidak hanya berfokus pada pemberantasan korupsi, tetapi juga mencakup berbagai tindak pidana yang menimbulkan kerugian bagi masyarakat.
Penjelasan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna Ke-13 DPR Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (19/11/2026).
Menurut Habiburokhman, perluasan ruang lingkup tindak pidana dalam RUU Perampasan Aset merupakan hasil dari berbagai masukan masyarakat yang disampaikan selama proses pembahasan.
DPR Ungkap Daftar Tindak Pidana yang Masuk RUU Perampasan Aset
Habiburokhman mengatakan tindak pidana korupsi tetap menjadi fokus utama dalam pengaturan perampasan aset, tetapi sejumlah kejahatan lain juga dimasukkan dalam cakupan regulasi tersebut.
"Selain korupsi, ada tindak pidana narkotika dan psikotropika, tindak pidana terorisme dan pendanaan terorisme, tindak pidana penyelundupan manusia, tindak pidana penyelundupan senjata, amunisi dan bahan berbahaya," katanya.
Selain kejahatan tersebut, DPR turut memasukkan tindak pidana perdagangan orang serta penipuan dan penggelapan yang menggunakan teknologi informasi.
"Tindak pidana perdagangan orang dan terakhir tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan yang menggunakan sarana teknologi informasi dan berdampak pada perekonomian masyarakat luas," sambung Habiburokhman.
Dengan cakupan tersebut, RUU Perampasan Aset diarahkan untuk mengatur perampasan aset yang berkaitan dengan berbagai tindak pidana, termasuk kejahatan yang memanfaatkan perkembangan teknologi digital.
Investasi Bodong Jadi Perhatian dalam Pembahasan RUU
Habiburokhman menyoroti kasus investasi bodong sebagai salah satu contoh tindak pidana penipuan berbasis teknologi informasi yang masuk dalam ruang lingkup RUU Perampasan Aset.
Menurut dia, banyak korban investasi palsu mendatangi Komisi III DPR untuk menyampaikan pengaduan terkait kerugian yang mereka alami.
Pengaduan tersebut antara lain berkaitan dengan proses pemulihan kerugian korban yang dinilai belum berjalan secara maksimal.
Kondisi itu menjadi salah satu pertimbangan dalam memasukkan tindak pidana penipuan dan penggelapan berbasis teknologi informasi ke dalam cakupan pengaturan perampasan aset.
RUU Perampasan Aset juga mengedepankan asas keadilan dan pemulihan dalam pengaturan penanganan aset yang berkaitan dengan tindak pidana.
DPR Siapkan Pengawas Independen untuk Cegah Penyalahgunaan Wewenang
Selain memperluas cakupan tindak pidana, DPR memberikan perhatian terhadap mekanisme pengawasan agar pelaksanaan perampasan aset tidak disalahgunakan.
Habiburokhman menjelaskan bahwa RUU tersebut memuat sejumlah ketentuan pengawasan, termasuk pembentukan lembaga pengawas independen.
"Kita ada pengawas independen, kita bentuk satu pengawas independen yang ditunjuk oleh presiden dan disetujui oleh DPR. Lalu, ada beban pembuktian yang berimbang dan ada transparansi digital," kata Habiburokhman.
Menurut dia, keberadaan pengawas independen menjadi bagian dari mekanisme untuk memastikan pelaksanaan aturan tetap memperhatikan prinsip keadilan dan pencegahan penyalahgunaan kewenangan.
Selain pengawasan independen, ketentuan mengenai beban pembuktian yang berimbang dan transparansi digital juga dimasukkan sebagai bagian dari sistem pengawasan.
Pengaturan tersebut dimaksudkan untuk memperkuat akuntabilitas dalam pelaksanaan perampasan aset setelah regulasi diberlakukan.
RUU Perampasan Aset Disetujui Setelah 18 Tahun Bergulir
Persetujuan DPR terhadap RUU Perampasan Aset menjadi perkembangan penting setelah pembahasannya bergulir selama sekitar 18 tahun di parlemen.
Rapat paripurna yang berlangsung pada Kamis (19/11/2026) akhirnya memberikan persetujuan terhadap pengesahan RUU tersebut.
Sebelumnya, pemerintah dan Komisi III DPR telah menggelar rapat kerja di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Rabu (18/11/2026).
Rapat tersebut dihadiri sejumlah pejabat pemerintah dan pimpinan DPR, termasuk Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej, Wakil Menteri Sekretaris Negara Bambang Eko Suhariyanto, serta Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad.
RUU Perampasan Aset yang disetujui DPR mencakup pengaturan terhadap aset terkait tindak pidana korupsi dan sejumlah kejahatan lainnya dengan menekankan aspek pemulihan, pengawasan, serta pencegahan penyalahgunaan kewenangan.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf




