Pantau.com - Ketua DPP Partai Golkar Bidang Penggalangan Opini, Ace Hasan Syadzily menilai akan salah kaprah jika rekonsiliasi antara Presiden Terpilih Joko Widodo dengan Prabowo Subianto dipahami untuk negosiasi kasus hukum. Termasuk misalnya, melobi Jokowi agar memulangkan Habib Rizieq Shihab pulang ke Indonesia.
"Kalau rekonsiliasi politik dipahami dengan maksud untuk negosiasi kasus hukum, semakin salah kaprah. Kita ini negara hukum. Hukum itu harus ditegakkan kepada siapa saja tak terkecuali. Apalagi tujuan rekonsiliasi itu dimaksudkan salah satunya untuk tujuan kepulangan Rizieq Shihab bagi saya aneh," ujar Ace kepada wartawan, Jumat (5/7/2019).
Baca juga: Rekonsiliasi Versi Dahnil Anzar: Pulangkan Habib Rizieq ke Indonesia
Menurutnya, soal pertemuan Jokowi sudah sangat terbuka untuk menemui ketua umum Partai Gerindra itu. Bahkan Jokowi sudah menyatakan secara jelas.
"Soal kapan waktunya, pada saatnya akan ada pertemuan dalam momen yang tepat. Saya juga enggak setuju kalau tujuan rekonsiliasi itu akan membagi-bagi kursi," ungkapnya.
Apalagi kata Ace, jika pertemuan tersebut dimaknai untuk meminta jaminan Rizieq pulang dan terbebas jerat hukum ia tidak akan setuju.
"Kalau Rizieq Shihab mau pulang ya pulang saja. Kalau dia tidak merasa bersalah secara hukum, hadapi saja dengan pulang ke tanah air. Tidak perlu diistimewakan segala. Katanya equality before the law," tuturnya.
Baca juga: Habib Rizieq Kirim Salam untuk Massa yang Berdemo di Sekitar Gedung MK
"Kalau persoalan hukum, kita harus pisahkan dengan politik. Proses hukum biarlah menjadi ranah hukum jangan diintervensi persoalan politik," tandasnya.
Sebelumnya diberitakan, Anggota Badan Komunikasi DPP Partai Gerindra Andre Rosiade mengatakan, bahwa para pendukung Prabowo tidak usah berprasangka negatif ihwal pertemuan Ketua Umum Partai Gerindra itu dengab Jokowi. Menurutnya, pertemuan itu untuk melobi ratusan pendukung dan juga ulama yang masih bermasalah dengan hukum.
rn- Penulis :
- Adryan N
