Gerindra Bantah Kepulangan Rizieq Jadi Syarat Rekonsiliasi Jokowi-Prabowo

Pantau.com - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono membantah partainya memberikan syarat pemulangan Habib Rizieq sebagai upaya rekonsiliasi antara Jokowi dan Prabowo.

“Permintaan supaya Habib Rizieq bisa kembali ke Indonesia kata siapa? Kan bukan keputusan partai Gerindra,” ujar Waketum Gerindra Arief Poyuono di acara "Rekonsiliasi Indonesia Kerja Menuju Adil Makmur" di Jakarta, Jumat (12/7/2019).

Menurutnya, isu yang sudah tersebar tersebut bukan hasil rapat internal Gerindra. Hanya usulan dari Dahnil Anzar Simanjuntak, kader Gerindra dan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Koalisi Adil Makmur. “Rekonsiliasi dengan syarat Habib Rizieq dikembalikan atau dihapus permasalahan hukumnya itu sama sekali belum ada pembicaraan dalam partai Gerindra ya. Mungkin itu baru semacam kata-kata saja dari para kader Gerindra dan simpatisan dengan Habib Rizieq,” tegasnya.

Baca juga: Waketum PAN: Syarat Kepulangan Rizieq Mengkhianati Ide Rekonsiliasi

“BPN adil makmur kan sudah bubar artinya parpol berjalan sendiri-sendiri. Hanya usulan yang nantinya kalau terjadi silaturahmi, namun belum ada pada tataran strategis di internal partai,” tambahnya.

Lebih lanjut Arief menyampaikan hingga saat ini Gerindra belum mengambil keputusan akan melakukan rekonsiliasi atau tidak.

“Gerindra sampai saat ini belum mengadakan rapat pimpinan untuk menentukan apakah kita akan melakukan pertemuan antara Jokowi dan Prabowo itu belum dipastikan karena Prabowo juga baru kembali dari luar negeri,” katanya.

Baca juga: Kontroversi Rizieq Shihab, Mulai dari Kasus Chat Porno hingga Didenda Arab

Namun sebelumnya tidak hanya Dahnil, Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra, Ahmad Muzani tidak menyangkal bahwa salah satu syarat rekonsiliasi antara kubu Prabowo dan Jokowi adalah pemulangan Imam Besar FPI Rizieq Shihab dan pembebasan para tokoh yang ditahan Kepolisian.

"Ya keseluruhan bukan hanya itu (pemulangan Rizieq) kan beberapa waktu lalu banyak ditahan-tahanin ratusan orang," kata Muzani di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa, 9 Juli 2019.