Pantau.com - Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid meminta Bank Syariah Indonesia (BSI) yang diluncurkan Presiden Jokowi dapat mengedepankan kepedulian pada pemberdayaan ekonomi Umat, dengan meningkatkan keberpihakan kepada UMKM.
Salah satunya melalui penyaluran kredit Bank Syariah Indonesia dan mempermudah mekanismenya. Hidayat mendorong Bank Syariah Indonesia tidak hanya mengejar target penyaluran 20 persen sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bank Indonesia. Namun juga menjaga agar minimal sama dengan capaian penyaluran UMKM oleh BRI Syariah yang mencapai 46 persen. Jika itu dijalankan, maka ada potensi kredit untuk UMKM sebesar Rp107 Triliun.
"UMKM berkontribusi sekitar 60 persen terhadap perekonomian Indonesia dan menyerap hingga 120 juta angkatan kerja. Namun, selama ini sebagian besar penyaluran kredit ini diberikan kepada korporasi. Bank Syariah Indonesia harus menjadi koreksi atas ketidakadilan sosial ini, dengan menjadi terdepan dalam mendorong peningkatan penyaluran kredit untuk UMKM, sebagai bukti keberpihakan pada rakyat dan umat. Dan sebagai pengamalan sila ke 5 dari Pancasila : Keadilan Sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia," demikian disampaikan Hidayat Nur Wahid dalam keterangan tertulis yang diterima, Rabu (3/2/2021).
Baca juga: Bank Syariah Indonesia Diresmikan, Presiden Jokowi Berharap Gesit Menangkap Peluang
Politisi Fraksi PKS ini mencatat, total aset Bank Syariah Indonesia mencapai Rp239 Triliun dengan total pembiayaan sebesar Rp156,5 Triliun. Jika hanya ditargetkan pembiayaan UMKM sebesar 20 persen, maka UMKM hanya mendapatkan alokasi Rp31 Triliun dibandingkan Rp125 Triliun untuk perusahaan besar/korporasi. Ini tentu tidak mencerminkan keadilan yang diajarkan Syariah Islam maupun Pancasila.
Menurut Hidayat, Bank Syariah Indonesia seharusnya membangun kekhasan atau branding sebagai Bank yang pro UMKM dan program kerakyatan. Sebab, para korporasi selama ini sudah diayomi oleh seluruh perbankan besar di Indonesia. Sementara UMKM belum mendapatkan keadilan yang semestinya. Oleh karena itu, Hidayat berpendapat permintaan Muhammadiyah agar BSI menyalurkan 60 persen pembiayaan untuk UMKM patut dipertimbangkan secara serius dan ditindaklanjuti secara operasional.
HNW sapaan akrab Hidayat menyebutkan, Indonesia merupakan negara dengan populasi muslim terbesar yang proporsi muslimnya lebih dari 80 persen penduduk. Namun kontribusi perbankan syariah baru di angka 6,81 persen. Tingkat inklusi keuangan syariah juga baru mencapai 9,10 persen dan tingkat literasi keuangan syariah di angka 8,93 persen. Kondisi tersebut merupakan indikator bahwa perbankan syariah selama ini belum menyentuh masyarakat kecil, yang dibuktikan dengan belum maksimalnya penyaluran untuk UMKM.
Baca juga: Merger Bank Syariah BUMN Berpotensi Beri Multiplier Effect
“Bank Syariah Indonesia harus membuktikan terimplementasikannya nilai “Syariah” yang dibawanya melalui keberpihakan kepada penyelenggaraan yang amanah kepada Umat. Ini penting agar mendapatkan kepercayaan rakyat dan umat, antara lain dengan memprioritaskan UMKM," kata Hidayat lagi.
Di tengah kondisi keuangan negara yang bergantung kepada hutang luar negeri, kata HNW, Bank Syariah Indonesia diharapkan bisa menghadirkan kontribusi dan prestasi yang mengharumkan nama Syariah. Jangan sampai total aset yang besar yang dimiliki oleh BSI menjadi fitnah dan masalah di kemudian hari karena tidak amanah, tidak berpihak pada pemberdayaan umat, dan terpaku dengan langkah yang sudah biasa dilakukan perbankan umum. Yakni keterlibatan khusus dengan korporasi. Itu hal yang menjadi kekhawatiran banyak pihak. Karena bila demikian, tidak ada bedanya antara Bank Syariah dengan Bank Konvensional.
Seperti di ketahui sebelumnya, Presiden Joko Widodo meresmikan PT. Bank Syariah Indonesia pada Senin (1/2/2021) di Istana Negara. Bank ini merupakan merger tiga bank syariah yang sudah ada sebelumnya. Yaitu, BRI Syariah, Bank Syariah Mandiri dan Bank BNI Syariah. Ini kali pertama Presiden Indonesia meresmikan Bank dengan membawa nama Syariah.
rn- Penulis :
- Noor Pratiwi
