Pantau - Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin menegaskan, pemerintah menolak pembahasan Daftar Inventaris Masalah (DIM) Rancangan Undang-Undang Pengawasan Obat dan Makanan (RUU POM).
Menurutnya, substansi yang ada di RUU POM secara keseluruhan telah tertuang di regulasi lain, seperti UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja yang disusun dengan metode Omnibus, dan peraturan pelaksanaannya.
Menanggapi hal ini, Anggota Komisi IX, Saleh Partaonan Daulay mempertanyakan apakah DIM yang diajukan oleh DPR benar seluruhnya dihapus. Sebab, pihaknya belum menerima DIM yang dimaksud.
"Pertama, bahwa memang ada muatan-muatan di dalam RUU POM yang sudah masuk dalam UU yang sudah disampaikan Menkes. Nah, tapi apakah betul DIM yang disampaikan DPR ditolak semua?" kata Saleh dalam Rapat Kerja Komisi IX DPR RI bersama Pemerintah, Selasa (2/7/2024).
Menanggapi pertanyaan Saleh, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Nihayatul Wafiroh menyatakan bahwa DIM RUU POM benar statusnya dihapus seluruhnya oleh pemerintah.
"Secara singkat saya lihat, memang semuanya dihapus, keterangan dan tanggapan pada 793 DIM semuanya, saya lihat halaman per halaman, dihapus semuanya," kata Nihayatul.
Ruang rapat semakin panas setelah Dewi Asmara, anggota Komisi IX DPR, memberikan pernyataan.
Ia mengkritik keras pemerintah dengan menyebutnya sebagai lelucon dengan pembahasan RUU POM ini.
Dewi menyampaikan, 793 DIM yang dihapus itu termasuk dikatakan dalam menimbang bahwa kesehatan merupakan sesuatu yang penting.
"Jadi, maksudnya apa? Dagelan Srimulat saja. Bercanda saja. Ya, enteng-enteng saja Pak Menteri dan seluruh jajaran pemerintah. Nah, sebaliknya, mau dibahas di Panja, apa yang mau dibahas? Kertas kosong?" kata Dewi.
"Jadi sebenarnya, kalau menurut hemat saya ya, jujur saja kalau cuma asal DIM, mau begini, terlampau naif, pura-pura enggak tahu, apa memang sengaja saja?" semburnya.
- Penulis :
- Aditya Andreas
