Pantau - Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO), Adita Irawati, menegaskan bahwa pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak memungut biaya tambahan kepada penerima manfaat.
Pada peninjauan pelaksanaan Program MBG di Tangerang Selatan (Tangsel), Banten, Senin (13/1), Adita menjelaskan Badan Gizi Nasional (BGN) selaku lembaga pelaksana makan bergizi gratis tidak memperbolehkan sekolah meminta pungutan."BGN sudah memastikan itu sebenarnya tidak diperbolehkan untuk melakukan pungutan. Ini yang ditegaskan, seharusnya pungutan-pungutan itu tidak ada," kata Adita dilansir Antara, Selasa (14/1/2025).Menurutnya, dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai unit pelaksana makan bergizi gratis yang mendistribusikan makanan sudah mencakup tempat makan atau ompreng agar siap disantap siswa.
Sementara itu, sekolah mengimbau para siswa untuk membawa sendiri alat makan dan minum masing-masing. "Dari mulai tempat, isinya, itu harus disediakan oleh SPPG atau dapur makan bergizi gratis. Sementara alat makan dan minum itu memang diminta untuk bisa disediakan oleh siswa itu sendiri. Jadi kita meminta untuk tidak ada lagi tambahan," katanya.
Baca juga: Ini 4 Tujuan Utama Makan Bergizi Gratis untuk Capai Indonesia Emas 2045
Berdasarkan informasi yang dihimpun dari berita sebelumnya, kasus pungutan terjadi di salah satu sekolah di mana sekolah meminta pungutan wadah makan. Sekolah tersebut meminta uang sebesar Rp30 ribu untuk pembelian wadah makan terkait Program MBG dan setiap anak wajib membeli dua wadah, sehingga total pungutan mencapai Rp60 ribu.
Adita juga meminta masyarakat untuk berani melapor kepada BGN jika menemukan penipuan yang berkedok Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Hal itu menanggapi banyaknya pemberitaan dari berbagai daerah, khususnya pelaku usaha katering yang menjadi korban setelah ditipu pihak tidak bertanggung jawab dengan iming-iming berpotensi menjadi pemasok untuk Program MBG.
Sebagai informasi, penerima program makan bergizi gratis yakni anak sekolah yang di antaranya mulai dari PAUD, TK, SD, SMP, SMA, santri, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui. Makan bergizi gratis ini sudah dimulai sejak Senin (6/1).
Program makan bergizi gratis digelar serentak di 26 provinsi telah dimulai dan akan menyasar 15-20 juta orang hingga Desember 2025. "Nanti ditargetkan di akhir tahun itu ada 15 juta, paling sedikit 15 juta (penerima manfaat. Bahkan mungkin kalau nanti dapur dapur bisa optimal itu bisa 20 juta penerima manfaat," kata Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office (PCO), Hasan Nasbi.
Baca juga: BGN Pastikan Program Makan Bergizi Gratis Dievaluasi Tiap Hari
- Penulis :
- Firdha Riris
- Editor :
- Firdha Riris
