Pantau - Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad menegaskan, tidak ada PHK terhadap pegawai sebagai dampak dari kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah.
"Pemutusan kontrak kerja, kekhawatiran soal pengangguran akibat efisiensi, saya pikir tidak akan terjadi," ujar Dasco kepada wartawan, Senin (10/2/2025).
Dasco mengatakan, DPR masih menunggu hasil rekonstruksi anggaran yang dilakukan pemerintah setelah Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan efisiensi.
“Hasil rekonstruksi tersebut nantinya akan dilaporkan kepada DPR untuk dievaluasi lebih lanjut,” tegasnya.
Baca Juga: Anggaran IKN Diblokir, Dasco Sebut Pemerintah Sedang Rekonstruksi Anggaran
Di tengah kebijakan efisiensi ini, muncul kekhawatiran bahwa pegawai honorer di kementerian dan lembaga akan terdampak, serta isu pemotongan gaji ke-13 bagi ASN.
Namun, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi menegaskan, belanja pegawai, termasuk gaji ke-13, THR ASN, dan bantuan sosial, tidak termasuk dalam kebijakan efisiensi anggaran.
"Bu Menteri Keuangan sudah kasih pernyataan, efisiensi yang disampaikan Presiden tidak termasuk belanja pegawai. Gaji pegawai itu bukan bagian yang diefisienkan," kata Hasan di kantor PCO, Gambir, Jakarta Pusat, Jumat (7/2/2025) lalu.
- Penulis :
- Aditya Andreas
