Pantau - Badan Penyelenggara Haji (BPH) mengusulkan agar penggunaan nilai manfaat dalam biaya penyelenggaraan ibadah haji dikurangi secara bertahap.
Langkah ini bertujuan untuk menjaga keberlanjutan dana haji, terutama dalam menghadapi kemungkinan penyelenggaraan ibadah haji dua kali dalam satu tahun Masehi.
"Jika hal ini tidak mendapatkan perhatian serius, dikhawatirkan akan terjadi kekurangan anggaran ketika ibadah haji diselenggarakan dua kali dalam satu tahun Masehi," ujar Sekretaris Utama BPH, Teguh Dwi Nugroho, dalam rapat bersama Komisi VIII DPR RI, Kamis (20/2/2025).
Teguh menjelaskan bahwa saat ini rata-rata pembiayaan haji terdiri dari 60 persen Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) yang dibayarkan jemaah, sementara 40 persen berasal dari nilai manfaat yang dikelola Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).
Baca Juga: Agar Tak Tumpang Tindih, DPR Minta Tugas BP Haji dan Kemenag Diperjelas
"Oleh karenanya, dibutuhkan perbaikan struktur pembiayaan Bipih yang lebih berorientasi pada keberlanjutan," kata Teguh.
Ia mengusulkan, salah satu langkah utama adalah menurunkan secara bertahap besaran nilai manfaat yang digunakan dalam biaya haji.
Selain itu, BPH juga mendorong agar seluruh biaya operasional haji yang tidak berhubungan langsung dengan jemaah dialokasikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
"Dengan mengefisiensikan biaya operasional haji melalui pemberdayaan ekosistem ekonomi haji," tambahnya.
- Penulis :
- Aditya Andreas
