Pantau - Anggota Komisi VIII DPR RI Hidayat Nur Wahid (HNW) mengapresiasi keputusan Kementerian Haji dan Umrah yang menurunkan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tahun 2026, namun menegaskan pentingnya peningkatan kualitas layanan bagi jamaah.
BPIH 2026 Turun Sekitar Rp2 Juta
BPIH tahun 2026 ditetapkan sebesar Rp87.409.366 per jamaah, turun sekitar Rp2 juta dari tahun 2025 yang mencapai Rp89.410.258.
Adapun biaya yang dibayarkan langsung oleh calon jamaah haji (Bipih) sebesar Rp54.194.366, atau turun sekitar Rp1,2 juta dibandingkan tahun sebelumnya.
HNW menyebut keputusan ini sejalan dengan harapan jamaah dan arahan Presiden Prabowo Subianto.
“Penetapan biaya haji 2026 telah disepakati lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya dan sesuai dengan semangat efisiensi pembiayaan ibadah haji,” ujarnya.
Menurutnya, tren penurunan biaya ini merupakan hasil kerja keras Komisi VIII DPR dan Panitia Kerja (Panja) BPIH yang tetap bekerja intensif selama masa reses dengan menggelar rapat maraton bersama Kementerian Haji dan Umrah.
Usulan DPR Turunkan Biaya Lebih Rendah dari Rencana Awal
Usulan awal Kementerian Haji dan Umrah menetapkan BPIH sebesar Rp88,4 juta dan Bipih Rp54,9 juta, namun Panja DPR berhasil menekan angka tersebut menjadi Rp87,4 juta.
“Penurunan Rp2 juta ini hasil perjuangan maksimal dalam waktu yang terbatas,” kata HNW.
Ia meminta agar calon jamaah yang sudah melunasi biaya pada tahun sebelumnya tetapi belum berangkat mendapatkan prioritas keberangkatan tahun 2026.
Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) juga telah menyetujui usulan pengembalian kelebihan pembayaran bagi jamaah tersebut.
Dorongan Efisiensi dan Inovasi
HNW menilai penurunan biaya masih bisa dioptimalkan jika pembahasan dilakukan lebih awal. Ia mengusulkan sejumlah inovasi untuk efisiensi biaya, antara lain:
- penerapan sistem kontrak multi-years untuk akomodasi,
- pengurangan durasi tinggal jamaah di Arab Saudi, dan
- koreksi harga tiket pesawat carter.
“Pembahasan biaya tahun berikutnya harus dilakukan lebih cepat agar ruang negosiasi lebih luas dan hasilnya lebih optimal,” tegasnya.
Pastikan Layanan Haji Lebih Baik
HNW mengingatkan agar penyelenggaraan haji 2026 tidak mengulang persoalan layanan seperti tahun sebelumnya.
Ia meminta Kementerian Haji dan Umrah, yang kini menjadi lembaga pelaksana, memastikan dua syarikah (perusahaan penyedia layanan) yang ditunjuk benar-benar memberikan pelayanan terbaik.
“Kementerian Haji dan Umrah sudah punya pengalaman bersama Kementerian Agama. Yang baik harus diteruskan, yang kurang harus diperbaiki,” ujarnya.
HNW menutup dengan harapan agar seluruh jamaah haji Indonesia dapat beribadah dengan aman, nyaman, dan pulang dengan membawa kemabruran.
“Semoga para jamaah juga mendoakan Indonesia menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur,” pungkasnya.
- Penulis :
- Aditya Yohan
