Pantau - Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Ekonomi dan Keuangan (Korekku) Sari Yuliati melakukan koordinasi dengan Kementerian Keuangan RI di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta untuk membahas kebijakan fiskal yang berdampak pada daerah.
Pertemuan tersebut juga dihadiri Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun sebagai upaya memperkuat sinergi antara legislatif dan pemerintah dalam perumusan kebijakan fiskal yang efektif dan berkeadilan.
Fokus utama pembahasan adalah aspirasi Asosiasi Dewan Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI) terkait evaluasi kebijakan Transfer ke Daerah (TKD) tahun 2025 dan proyeksi kebijakan TKD tahun 2026.
Evaluasi skema TKD dianggap penting untuk memperkuat kapasitas fiskal pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.
“Mukhamad Misbakhun menyatakan bahwa koordinasi intensif diperlukan untuk menemukan solusi kebijakan fiskal yang saling menguntungkan,” ungkapnya.
Pertemuan tersebut membahas upaya optimalisasi transfer fiskal agar pemerintah daerah memiliki ruang lebih besar dalam membiayai program pembangunan.
Skema kebijakan diharapkan mampu meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas penggunaan anggaran daerah.
Selain itu, dibahas perubahan sistem pembayaran perjalanan dinas dan reses DPRD dari skema at cost menjadi lump sum.
Perubahan skema pembayaran tersebut bertujuan menyederhanakan tata kelola anggaran tanpa mengurangi dukungan terhadap pelaksanaan tugas representasi DPRD di daerah.
Secara umum, DPR RI menegaskan komitmen untuk mendorong kebijakan fiskal yang berkeadilan bagi daerah dan masyarakat.
DPR RI juga berupaya memperkuat kapasitas fiskal daerah serta memastikan pengelolaan anggaran berjalan sesuai prinsip transparansi dan akuntabilitas.
Kebijakan fiskal yang dirumuskan diharapkan mampu mendukung pembangunan daerah sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
