Pantau - Presiden Hungaria Tamas Sulyok menyatakan presiden berikutnya tidak akan memiliki legitimasi setelah dirinya diberhentikan melalui amandemen konstitusi yang menurutnya bertentangan dengan nilai-nilai konstitusi negara.
Sulyok Kritik Amandemen Konstitusi
Dalam pesan video yang diunggah melalui Facebook, Tamas Sulyok mengatakan lembaga kepresidenan Hungaria juga kehilangan fungsi utamanya akibat perubahan konstitusi tersebut.
Ia mengungkapkan, "Legitimasi lembaga kepresidenan, yang tidak berubah sejak masa transisi politik, juga telah hilang karena kepala negara berikutnya akan menjabat setelah seorang presiden diberhentikan dengan melanggar nilai-nilai konstitusi."
Menurut Sulyok, lembaga kepresidenan kini semakin bergantung pada cabang eksekutif sehingga tidak lagi berfungsi sebagai mekanisme checks and balances.
Meski menilai amandemen tersebut bertentangan dengan prinsip konstitusi, Sulyok mengakui dirinya tidak memiliki kewenangan untuk menolak perubahan undang-undang dasar yang telah disahkan parlemen melalui prosedur formal.
Parlemen Siapkan Presiden Baru
Perdana Menteri Hungaria Peter Magyar mengumumkan Ketua Parlemen Agnes Forsthoffer akan menjalankan tugas kepresidenan mulai 20 Juli hingga presiden baru terpilih.
Menurut Peter Magyar, pemilihan presiden baru dijadwalkan berlangsung paling lambat dalam 30 hari.
Sebelumnya, Parlemen Hungaria pada 13 Juli menyetujui amandemen konstitusi yang membuka jalan bagi pencopotan Presiden Tamas Sulyok melalui pemungutan suara dengan hasil 139 suara mendukung, enam menolak, dan tanpa abstain.
Sulyok yang mulai menjabat pada 2024 sebelumnya meminta pendapat Komisi Venesia di bawah Dewan Eropa terkait sengketa konstitusi dan upaya pemerintah untuk mencopot dirinya dari jabatan.
Amandemen tersebut juga mengatur pembatasan masa jabatan anggota parlemen sehingga sejumlah legislator senior tidak lagi dapat mencalonkan diri pada pemilihan umum 2030.
- Penulis :
- Gerry Eka
