Pantau - Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran membantah laporan media yang menyebut Teheran akan mengambil tindakan militer sebagai respons terhadap sanksi terbaru Amerika Serikat (AS) yang menargetkan penerbangan Iran.
Bantahan tersebut disampaikan setelah Sekretaris Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran Mohsen Rezaei mengatakan bandara negara-negara kawasan "tidak akan lagi dapat mengoperasikan penerbangan" jika bergabung dengan sanksi AS yang melarang penerbangan dari dan menuju Iran.
"Publikasi media mengenai sejumlah kutipan palsu dan penafsiran keliru terkait pernyataan Sekretaris Dewan Keamanan Nasional Tertinggi mengenai penerbangan telah menimbulkan pertanyaan," kata dewan tersebut dalam sebuah pernyataan.
"Kami membantah klaim bahwa Iran akan mengambil tindakan militer sebagai respons terhadap pemberlakuan sanksi terbaru terhadap penerbangan Iran," imbuh pernyataan dewan itu.
<h2>Iran Berunding untuk Cabut Pembatasan Penerbangan</h2>
Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran menyatakan Teheran saat ini tengah berunding dengan sejumlah negara untuk mencabut pembatasan tertentu terhadap penerbangan.
"Ada sejumlah skenario tindakan balasan yang dapat diterapkan terhadap bandara tertentu jika diperlukan, meskipun kami tentu berharap hal itu tidak sampai terjadi," imbuh dewan tersebut.
Pernyataan itu tidak merinci bentuk tindakan balasan yang dapat diterapkan terhadap bandara tertentu.
<h2>AS Berlakukan Sanksi terhadap Penerbangan Iran</h2>
Menteri Keuangan AS Scott Bessent sebelumnya memperingatkan bahwa mulai 23 September maskapai penerbangan Iran tidak lagi dapat mengoperasikan penerbangan dan akan ditolak dari layanan di darat akibat sanksi tersebut.
Pernyataan Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran menegaskan bahwa laporan mengenai rencana aksi militer sebagai respons terhadap sanksi penerbangan tersebut tidak sesuai dengan sikap yang disampaikan dewan.
- Penulis :
- Gerry Eka
