Pantau - Indonesia membawa misi penting menjaga reputasi dan komitmen terhadap olahraga bersih dalam World Conference on Doping in Sport 2025 yang diselenggarakan oleh Badan Anti-Doping Dunia (WADA) di Busan, Korea Selatan, pada 2–5 Desember 2025.
Konferensi ini menjadi forum strategis dalam menentukan arah kebijakan global anti-doping, terlebih bagi Indonesia yang pernah dua kali dijatuhi sanksi ketidakpatuhan oleh WADA.
Ketua Umum Organisasi Anti-Doping Indonesia (IADO), Gatot Sulistiantoro Dewa Broto, menegaskan pentingnya kehadiran Indonesia dalam forum ini.
"Konferensi ini sangat menentukan masa depan atlet dan kehormatan olahraga nasional. Setelah pernah terkena sanksi dua kali, kita harus memastikan Indonesia benar-benar patuh agar Merah Putih selalu berkibar," ungkapnya.
Kasus Doping Nasional Jadi Sorotan
Gatot menyebut bahwa meskipun Indonesia telah bebas dari sanksi WADA, kasus doping di tingkat nasional masih menjadi perhatian serius.
Salah satunya adalah pelanggaran doping pada ajang PON 2024 di Aceh–Sumatera Utara, yang dinilai sebagai peringatan keras terhadap lemahnya sistem pengawasan di dalam negeri.
"Kita tidak ingin kasus doping di level nasional menjadi preseden buruk. Ini waktunya menunjukkan bahwa Indonesia serius, bukan hanya di atas kertas tetapi dalam implementasi," ujarnya.
IADO kini terus memperkuat edukasi melalui platform Anti-Doping Education and Learning (ADEL) guna meningkatkan pemahaman atlet terhadap aturan dan konsekuensi penggunaan doping.
"Atlet harus paham bahwa doping bukan hanya soal kehilangan medali, tapi reputasi. Sekali terkena doping, dampaknya destruktif, bahkan bisa mengubah arah karier," jelas Gatot.
WADA Punya Wewenang Besar, Kepatuhan Jadi Keharusan
Gatot menegaskan bahwa WADA memiliki otoritas global yang dapat memengaruhi status keikutsertaan suatu negara dalam ajang olahraga internasional.
Ia mencontohkan larangan terhadap Rusia di beberapa edisi Olimpiade sebagai bukti nyata bahwa WADA dapat menjatuhkan sanksi tegas tanpa kompromi.
"Keputusan WADA mampu melampaui banyak lembaga internasional. Itu sebabnya kepatuhan bukan pilihan, tapi keharusan," tegasnya.
Jika Indonesia kembali dijatuhi sanksi, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh IADO, tetapi oleh seluruh ekosistem olahraga nasional.
Dampak tersebut mencakup larangan pengibaran bendera Merah Putih dan pembatasan hak menjadi tuan rumah turnamen olahraga internasional.
"Kita tentu tidak ingin tim nasional tampil tanpa Merah Putih atau kehilangan hak menyelenggarakan event internasional," katanya.
Bangun Citra Indonesia yang Patuh dan Berintegritas
Konferensi WADA 2025 akan dihadiri oleh perwakilan dari IOC, IPC, OCA, federasi internasional, dan pemerintah negara-negara peserta.
"Kita ingin memastikan Indonesia tidak hanya hadir, tetapi menunjukkan diri sebagai negara yang taat aturan dan berintegritas," ucap Gatot.
Ia juga mengajak seluruh pemangku kepentingan olahraga, termasuk federasi, pelatih, dan atlet, untuk terlibat aktif dalam gerakan olahraga bersih.
"Mari kita dukung bersama. Silakan berprestasi, silakan bertanding, tapi utamakan clean sport," tutupnya.
- Penulis :
- Gerry Eka
