Pantau - Pernyataan bekas Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Denny Indrayana soal dugaan korupsi Formula E Jakarta serta penetapan tersangka Anies Baswedan oleh KPK dinilai belum tentu benar.
"Tapi, posisi Denny ini hampir sama dengan pernyataan dia sebelumnya terkait dengan sikap Mahkamah Konstitusi (MK) dalam memutuskan sistem pemilu dari terbuka menjadi tertutup," kata Direktur Eksekutif Partner Politik Indonesia AB Solissa saat dihubungi Pantau.com, Kamis (22/6/2023).
Dia menjelaskan, Denny kala itu menyebut ada upaya Istana Kepresidenan untuk mendorong sistem Pemilu tertutup atau coblos partai politik (parpol).
"Lebih jelasnya, Denny mengatakan kalau rencana ini dilakukan sebagai bagian dari rencana besar Istana untuk menggagalkan Pemilu 2024, tapi kemudian gagal.," tuturnya.
Dia menyimpulkan, pernyataan Denny ini dalam rangka mengkondisikan opini publik agar berhadap-hadapan dengan institusi KPK yang dicurigai ada agenda khusus.
"Yaitu menersangkakan bakal calon presiden (bacapres) Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) Anies Baswedan. Sehingga putusan KPK nanti akan dilihat sebagai pesanan politik demi memuluskan agenda Istana," pungkasnya.
Sebelumnya diberitakan, bekas Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Denny Indrayana lagi-lagi menyebar rumor soal Pemilu 2024. Dia menuturkan, KPK akan mengumumkan perkembangan dugaan korupsi Formula E dan akan menersangkakan Anies Baswedan.
Denny menyebut, kabar tersebut sudah mencuat ke publik. Dia mengungkapkan, status hukum Anies Baswedan sebagai upaya menjegal Anies dalam Pilpres 2024.
“Kabar itu sudah menjadi informasi yang beredar di banyak kesempatan. Bukan hanya saya, banyak yang sudah menyatakannya. Feri Amsari, Zainal Arifin Mochtar, misalnya, dalam beberapa podcast sudah menyatakan, pentersangkaan adalah salah satu skenario pamungkas Istana untuk menjegal Anies Baswedan menjadi kontestan dalam Pilpres 2024,” kata Denny dalam keterangan tertulis kepada wartawan, Rabu (21/6/2023).
Menurutnya, KPK sudah mengekspose kasus Formula E hingga berulang kali. Denny pun menyeret-nyeret nama anggota DPR yang menyampaikan Anies bakal ditetapkan sebagai tersangka.
“Setelah KPK 19 kali ekspose, ini pemecah rekor, seorang anggota DPR menyampaikan, Anies segera ditersangkakan. Semua komisioner sudah sepakat. Makin terbaca, kenapa masa jabatan para pimpinan KPK diperpanjang MK satu tahun. Untuk menyelesaikan tugas memukul lawan-oposisi, dan merangkul kawan-koalisi, sesuai pesanan kuasa status quo,” jelas Denny.
Denny juga menuding Presiden Joko Widodo terlibat dalam upaya penjegalan Anies sebagai calon presiden di Pilpres 2024. Menurutnya, Jokowi telah menyiapkan 10 langkah dalam memuluskan rencananya tersebut.
“Saya berharap, Presiden Jokowi menghentikan cawe-cawenya, termasuk mentersangkakan dan menjegal Anies. Kalau masih diterus-teruskan, menjadi pertanyaan apa maksud dan tujuannya?” ujar Denny.
"Tapi, posisi Denny ini hampir sama dengan pernyataan dia sebelumnya terkait dengan sikap Mahkamah Konstitusi (MK) dalam memutuskan sistem pemilu dari terbuka menjadi tertutup," kata Direktur Eksekutif Partner Politik Indonesia AB Solissa saat dihubungi Pantau.com, Kamis (22/6/2023).
Dia menjelaskan, Denny kala itu menyebut ada upaya Istana Kepresidenan untuk mendorong sistem Pemilu tertutup atau coblos partai politik (parpol).
"Lebih jelasnya, Denny mengatakan kalau rencana ini dilakukan sebagai bagian dari rencana besar Istana untuk menggagalkan Pemilu 2024, tapi kemudian gagal.," tuturnya.
Dia menyimpulkan, pernyataan Denny ini dalam rangka mengkondisikan opini publik agar berhadap-hadapan dengan institusi KPK yang dicurigai ada agenda khusus.
"Yaitu menersangkakan bakal calon presiden (bacapres) Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) Anies Baswedan. Sehingga putusan KPK nanti akan dilihat sebagai pesanan politik demi memuluskan agenda Istana," pungkasnya.
Sebelumnya diberitakan, bekas Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Denny Indrayana lagi-lagi menyebar rumor soal Pemilu 2024. Dia menuturkan, KPK akan mengumumkan perkembangan dugaan korupsi Formula E dan akan menersangkakan Anies Baswedan.
Denny menyebut, kabar tersebut sudah mencuat ke publik. Dia mengungkapkan, status hukum Anies Baswedan sebagai upaya menjegal Anies dalam Pilpres 2024.
“Kabar itu sudah menjadi informasi yang beredar di banyak kesempatan. Bukan hanya saya, banyak yang sudah menyatakannya. Feri Amsari, Zainal Arifin Mochtar, misalnya, dalam beberapa podcast sudah menyatakan, pentersangkaan adalah salah satu skenario pamungkas Istana untuk menjegal Anies Baswedan menjadi kontestan dalam Pilpres 2024,” kata Denny dalam keterangan tertulis kepada wartawan, Rabu (21/6/2023).
Menurutnya, KPK sudah mengekspose kasus Formula E hingga berulang kali. Denny pun menyeret-nyeret nama anggota DPR yang menyampaikan Anies bakal ditetapkan sebagai tersangka.
“Setelah KPK 19 kali ekspose, ini pemecah rekor, seorang anggota DPR menyampaikan, Anies segera ditersangkakan. Semua komisioner sudah sepakat. Makin terbaca, kenapa masa jabatan para pimpinan KPK diperpanjang MK satu tahun. Untuk menyelesaikan tugas memukul lawan-oposisi, dan merangkul kawan-koalisi, sesuai pesanan kuasa status quo,” jelas Denny.
Denny juga menuding Presiden Joko Widodo terlibat dalam upaya penjegalan Anies sebagai calon presiden di Pilpres 2024. Menurutnya, Jokowi telah menyiapkan 10 langkah dalam memuluskan rencananya tersebut.
“Saya berharap, Presiden Jokowi menghentikan cawe-cawenya, termasuk mentersangkakan dan menjegal Anies. Kalau masih diterus-teruskan, menjadi pertanyaan apa maksud dan tujuannya?” ujar Denny.
#Anies Baswedan#Tersangka KPK#agenda politik#Denny Indrayana#Dugaan Korupsi#AB Solissa#istana kepresidenan
- Penulis :
- khaliedmalvino
