Fadly Zon Ungkap Hubungan Mahfud Md dengan Bintang Film 'Dirty Vote'

Pantau - Film dokumenter 'Dirty Vote' sedang ramai diperbincangkan karena berisi dugaan kecurangan dalam pemilu 2024. Fadli Zon menilai ada maksud politis.

Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Gerindra Fadli Zon menanggapi terkait film dokumenter berjudul 'Dirty Vote'. Fadlli Zone menilai ada maksud politis dari penayangan film tersebut ditengah-tengah masa tenang.

"Harusnya dilakukan nggak usah dipas-pasin jadi kesannya itu memang politis, menunggu momentum politis. Nah, harusnya jauh-jauh hari dong kalau mau lakukan edukasi dan literasi," kata Fadly Zon, Senin (12/2/2024).

Fadly Zon mengatakan kritikan bagus untuk mengawal demokrasi. Namun, ia mempertanyakan kritik baru diungkap menjelang pemilihan.

"Ini masukan-masukan itu bagus, tapi harusnya jauh-jauh hari kalau saya mengkritik soal pemilu itu dari tahun 2009, 2014, 2019. Kita nungguin akademisi ini dari 25 tahun yang lalu sebenarnya, tapi baru bunyi belakangan," ujar Fadly Zon.

Selain itu, Fadly Zon juga menyoroti tiga pakar hukum yang ada di dalam film ternyata pernah menjadi bagian dari tim Percepatan Reformasi Hukum di bawah eks Meko Polhukam Mahfud Md.

"Ternyata dulunya adalah tim Pak Mahfud, ya nggak ada masalah juga, ini sebuah kebetulan yang presisi saya bilang. Nggak ada masalah kita sih, tapi sesungguhnya kalau kita percaya kepada kedaulatan rakyat serahkanlah pemilu ini kepada rakyat," jelas Fadly Zon.

Sebagai informasi, dokumenter 'Dirty Vote' ini baru dirilis hari ini. Adapun dalam film itu berisikan pernyataan dari 3 pakar hukum Bivitri Susanti, Zainal Arifin Mochtar, dan Feri Amsari. Mereka menjelaskan terkait dugaan kecurangan dalam pemilu kali ini.

Disinggung dalam film tersebut yakni dugaan pengangkatan Pj kepala daerah untuk urusan elektoral, dan sorotan terhadap netralitasnya. Ada pula tudingan adanya menteri di sejumlah paslon dan dikaitkan dengan dugaan kampanye terselubung.

Dalam video dokumenter tersebut, ada juga pemutaran rekaman suara yang disebut sebagai kesaksian kades tentang potensi kecurangan yang diarahkan langsung oleh bupati dari kubu 03. Kesaksian kades ini juga menyinggung kubu 02.