Pantau - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk menegaskan penguatan sinergi, koordinasi, dan tata kelola pemerintahan untuk mempercepat pembangunan di Tanah Papua dalam Forum Dialog Kemitraan Percepatan Pembangunan Tanah Papua yang digelar secara virtual dari Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri di Jakarta pada 2026.
Sinergi dan Arah Pembangunan Papua
Forum tersebut mengangkat tema Memperkuat Kemitraan Pembangunan di Tanah Papua melalui Koordinasi, Sinergi, dan Kolaborasi yang Lebih Efektif dan menjadi wadah penguatan koordinasi lintas pemangku kepentingan dalam percepatan pembangunan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua, sementara Ribka Haluk menyatakan, ia mengungkapkan, "Pembangunan Papua merupakan salah satu agenda prioritas nasional yang secara konsisten mendapat perhatian penuh dari Bapak Presiden maupun oleh Pemerintah Republik Indonesia. Komitmen tersebut ditegaskan melalui berbagai kebijakan, regulasi, serta langkah afirmatif", ungkapnya.
Kebijakan, Otonomi Khusus, dan Tata Kelola Pemerintahan
Pemerintah terus memperkuat sinergi kebijakan melalui Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2023 tentang Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua 2022 sampai 2041 yang menitikberatkan pada Papua Sehat, Papua Cerdas, dan Papua Produktif serta penguatan tata kelola pemerintahan, layanan dasar, ekonomi inklusif, konektivitas wilayah, dan peran masyarakat adat, sementara realisasi Dana Otonomi Khusus di 46 kabupaten dan kota di Papua telah mencapai 100 persen hingga Mei 2026 dengan penerapan prinsip 5T yaitu tepat data, tepat waktu, tepat jumlah, tepat sasaran, dan tepat penggunaan dana serta Kemendagri berperan dalam pembinaan dan pengawasan otonomi khusus agar berjalan sesuai aturan.
Evaluasi dan Penguatan Implementasi 2026
Ribka Haluk menegaskan bahwa tahun 2026 menjadi momentum penguatan tata kelola pemerintahan daerah di Papua dan dalam konteks pengelolaan dana Otonomi Khusus ia menyampaikan, ia mengungkapkan, "Jadi, ini 5T semoga menjadi acuan kerja dari teman-teman pemerintah daerah untuk kami terus melakukan perubahan", ungkapnya.
Forum tersebut juga dihadiri oleh perwakilan Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, serta mitra pembangunan nasional dan internasional yang turut memperkuat agenda kolaborasi percepatan pembangunan Papua.
- Penulis :
- Shila Glorya
