Pantau - Pemerintah melakukan uji coba digitalisasi program Perlindungan Sosial (Perlinsos) untuk memperbaiki penyaluran bantuan sosial PKH dan BPNT agar lebih akurat dan tepat sasaran.
Latar Belakang dan Tujuan Sistem Digital Perlinsos
Uji coba ini dilakukan untuk mengatasi berbagai persoalan dalam penyaluran bantuan sosial seperti data ganda, data tidak konsisten, data tidak terbaru, serta proses verifikasi yang masih panjang.
Direktur Jenderal Teknologi Pemerintah Digital Kemkomdigi Mira Tayyiba menyampaikan bahwa digitalisasi ini ditujukan untuk menciptakan sistem yang lebih terhubung dan memiliki alur data yang jelas.
Program ini menyasar 40 persen kelompok masyarakat berpenghasilan terendah melalui skema Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).
Mekanisme dan Infrastruktur Digital yang Dikembangkan
Sistem Perlinsos digital dibangun berbasis Digital Public Infrastructure (DPI) yang terdiri dari Identitas Kependudukan Digital (IKD) dari Kemendagri dan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) dari Kemkomdigi.
Identitas Kependudukan Digital (IKD) digunakan untuk meningkatkan akurasi verifikasi identitas penerima bantuan sosial.
Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) berfungsi sebagai platform pertukaran data antarinstansi pemerintah agar lebih cepat dan terintegrasi.
Sistem ini ditujukan untuk membangun data tunggal atau single source of truth agar penyaluran bantuan sosial menjadi lebih tepat sasaran.
Proses yang diperkuat mencakup registrasi, verifikasi kelayakan, pengajuan sanggahan, hingga tindak lanjut hasil sanggahan secara lebih transparan dan akuntabel.
Uji Coba, Lokasi, dan Rencana Perluasan
Uji coba digitalisasi Perlinsos telah dilakukan di Kabupaten Banyuwangi dalam dua tahap, yaitu pendaftaran pada September 2025 dan mekanisme sanggahan pada Maret hingga April 2026.
Pemerintah berencana memperluas uji coba ke 42 kabupaten dan kota yang dimulai pada Juni 2026.
Keterlibatan Lembaga dan Target Implementasi
Pelaksanaan program ini melibatkan berbagai kementerian dan lembaga seperti Kementerian Sosial, Bappenas, Kementerian ATR/BPN, BSSN, BPS, BPJS, dan Korlantas Polri untuk mendukung validasi data.
Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah turut dilibatkan sebagai koordinator untuk memastikan seluruh proses berjalan terintegrasi dan terpadu.
Pemerintah menargetkan penyaluran bantuan sosial menjadi lebih tertib, cepat, transparan, adil, dan berbasis data yang akurat.
Prinsip utama sistem ini adalah memastikan masyarakat yang berhak tidak terlewat dari bantuan, sementara yang tidak memenuhi syarat tidak lagi menerima bantuan.
- Penulis :
- Shila Glorya
