Pantau - Pengamat politik Bawono Kumoro menilai konsolidasi politik yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto selama dua tahun pemerintahannya menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas nasional dan mendukung pelaksanaan berbagai program strategis pemerintah.
Menurut Bawono, keberhasilan konsolidasi tersebut terlihat dari dukungan hampir seluruh kekuatan partai politik di DPR RI serta hubungan yang relatif kooperatif antara pemerintah dan parlemen.
"Konsolidasi politik menjadi salah satu hal paling menonjol dari dua tahun usia pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Pemerintahan Prabowo memperoleh dukungan dr hampir seluruh kekuatan partai politik di DPR RI," kata Bawono kepada ANTARA di Jakarta, Minggu (18/10/2026).
Bawono menilai dukungan politik yang luas memberikan ruang lebih besar bagi Presiden Prabowo untuk menjalankan agenda pemerintahan secara konsisten.
Dukungan Partai Politik Dinilai Mempermudah Agenda Pemerintah
Bawono menjelaskan bahwa sistem presidensial multipartai di Indonesia menuntut presiden membangun kerja sama dengan berbagai kekuatan politik.
Dalam sistem tersebut, seorang presiden dinilai sulit menjalankan agenda pemerintahan secara optimal apabila hanya mengandalkan dukungan partai politiknya sendiri.
Oleh karena itu, kerja sama dengan partai-partai lain di DPR RI menjadi bagian penting untuk memastikan kelancaran proses legislasi, penganggaran, dan pengambilan kebijakan strategis.
Menurut Bawono, konsolidasi politik yang dilakukan Prabowo juga berpotensi mengurangi konflik antarelite politik.
Kondisi tersebut dinilai dapat membantu pemerintah menjaga kesinambungan kebijakan sekaligus mengurangi hambatan politik dalam pelaksanaan program nasional.
Bawono juga menyoroti tujuh kali perombakan atau reshuffle Kabinet Merah Putih selama dua tahun pemerintahan Prabowo sebagai bagian dari dinamika konsolidasi politik.
Konsolidasi Politik Harus Diimbangi Pengawasan Publik
Meski menilai konsolidasi politik memberikan manfaat bagi stabilitas pemerintahan, Bawono mengingatkan pentingnya menjaga mekanisme pengawasan terhadap kekuasaan.
Menurut dia, dukungan mayoritas partai politik di parlemen tidak boleh mengurangi ruang masyarakat sipil, mahasiswa, dan pers dalam menyampaikan kritik.
Bawono menegaskan bahwa kehidupan demokrasi tidak hanya ditentukan oleh pelaksanaan pemilihan umum, tetapi juga oleh kebebasan masyarakat untuk mengawasi jalannya pemerintahan.
Kebebasan berpendapat, kemerdekaan pers, dan penyampaian aspirasi melalui demonstrasi dinilai menjadi bagian penting dari mekanisme kontrol publik.
Ia menilai berbagai bentuk pengawasan masyarakat tersebut masih berjalan selama dua tahun pemerintahan Prabowo tanpa pengekangan berarti ataupun tindakan represif dari pemerintah.
Penilaian tersebut menunjukkan pandangan Bawono bahwa konsolidasi politik di tingkat elite dapat berlangsung bersamaan dengan keterbukaan terhadap kritik masyarakat.
Stabilitas Politik Jadi Modal Pelaksanaan Kebijakan
Bawono menilai hubungan yang relatif kooperatif antara pemerintah dan DPR RI memberikan peluang bagi pemerintahan Prabowo untuk menjalankan berbagai agenda pembangunan.
Dukungan parlemen dinilai membantu pemerintah dalam pembahasan kebijakan, penyusunan anggaran, dan pelaksanaan program strategis.
Namun, ia menekankan bahwa stabilitas politik tetap perlu disertai pengawasan publik agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan sesuai prinsip demokrasi.
Menurut Bawono, keseimbangan antara dukungan politik dan kebebasan masyarakat menyampaikan kritik menjadi aspek penting dalam menjaga kualitas demokrasi Indonesia.
Dengan demikian, konsolidasi politik yang dibangun selama dua tahun pemerintahan Prabowo dinilai tidak hanya berkaitan dengan kekuatan dukungan di parlemen, tetapi juga dengan kemampuan pemerintah mempertahankan keterbukaan terhadap pengawasan masyarakat.
- Penulis :
- Gerry Eka
