Presiden Prabowo Subianto telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2025 tentang Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) yang diumumkan pada 17 Februari 2025 silam. Meskipun

Kebijakan Parkir DHE SDA Jadi Tantangan untuk Dipatuhi Seluruh Pemangku Kepentingan

Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani Aher, mengapresiasi terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2025 yang merevisi ketentuan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).

Apresiasi Aturan Baru JKP: Perkuat Jaminan Pekerja yang Ter-PHK

Anggota Komisi X DPR RI Ledia Hanifa Amaliah mempertanyakan terbitnya Peraturan Pemerintah yang mengatur terkait penyediaan alat kontrasepsi untuk usia sekolah dan remaja.

Berpotensi Beri Kesan Permisif terhadap Seks Bebas, Ledia Minta Cabut Pasal 103 dalam PP 28/2024!

Ketua Presidium Kaukus Parlemen Republik Indonesia, Diah Pitaloka mengajak masyarakat untuk ikut mengawal aturan turunan dari RUU tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak.

DPR Ajak Masyarakat Kawal Aturan Turunan RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak

body

Bupati Gowa tawarkan pasokan bahan pokok Perseroda ke SPPG.

Bupati Gowa Gandeng Perseroda dan Koperasi Dukung Program Makan Bergizi Gratis untuk Tekan Stunting

Mentrans bidik sister province antara daerah trasmigrasi dan China.

Pemerintah Dorong Pembentukan Sister Province antara Daerah Transmigrasi Indonesia dan China untuk Perkuat Investasi

BRI Finance dan Kejari Makassar perkuat tata kelola perusahaan.

BRI Finance Gandeng Kejari Makassar untuk Perkuat Tata Kelola Perusahaan yang Transparan dan Bebas Risiko Hukum

Kadin: Kerja sama RI-Brazil penting bagi perdagangan dan investasi.

Kadin Dorong Penguatan Kerja Sama Indonesia-Brazil demi Tingkatkan Perdagangan dan Investasi

Pemerintah siapkan Rp83 triliun untuk Kopdes Merah Putih pada 2026.

Pemerintah Alokasikan Rp83 Triliun untuk Dukung Koperasi Desa, Target Operasional Maret 2026

Peraturan pemerintah

Kebijakan Parkir DHE SDA Jadi Tantangan untuk Dipatuhi Seluruh Pemangku Kepentingan

Apresiasi Aturan Baru JKP: Perkuat Jaminan Pekerja yang Ter-PHK

Berpotensi Beri Kesan Permisif terhadap Seks Bebas, Ledia Minta Cabut Pasal 103 dalam PP 28/2024!

DPR Ajak Masyarakat Kawal Aturan Turunan RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak

Pilihan Redaksi

Terpopuler