Pantau - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI membekali jajaran pengawas mengenai pemanfaatan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) untuk mengantisipasi penyalahgunaan teknologi tersebut pada Pemilu 2029.
Anggota Bawaslu RI Lolly Suhenty mengatakan peningkatan kapasitas dilakukan agar jajaran pengawas memahami cara kerja AI sekaligus dapat memanfaatkannya dalam pengawasan pemilu.
"Yang dilakukan oleh jajaran Bawaslu adalah membekali dulu jajaran pengawas kami di bawah soal apa itu AI, bagaimana dia bekerja, bagaimana Bawaslu bisa memanfaatkannya. Jadi, capacity building yang sedang dilakukan saat ini," kata Lolly di Pangandaran, Jawa Barat, Kamis (3/9/2026).
Penguatan kemampuan tersebut dilakukan seiring semakin luasnya penggunaan AI di masyarakat dan munculnya risiko kejahatan siber, termasuk penggunaan deepfake untuk menyebarkan disinformasi.
Bawaslu Dorong Penguatan Kewenangan Mengawasi AI
Lolly mendorong adanya regulasi yang memberikan kewenangan kepada Bawaslu untuk mengawasi penggunaan AI menjelang Pemilu 2029.
"Saya meyakini pembuat undang-undang juga melihat persoalan ini sehingga ke depan tentulah ada upaya untuk bisa memberikan kewenangan terhadap Bawaslu dalam mengatasi atau melakukan pengawasan penggunaan AI misalnya," katanya.
Kewenangan tersebut dinilai diperlukan untuk menghadapi perkembangan teknologi yang berpotensi disalahgunakan dalam proses demokrasi.
Deepfake Dinilai Jadi Risiko Pemilu 2029
Ketua Koalisi Pewarta Pemilu dan Demokrasi (KPP DEM) Achmad Satryo Yudhantoko menilai penyebaran disinformasi menggunakan deepfake berpotensi menjadi salah satu risiko pada Pemilu 2029.
"Ini analisis kami terkait dengan risiko Pemilu 2029. Jadi, tentang disinformasi yang menggunakan deepfake itu akan lebih rawan. Kemudian juga polarisasi dan echo chamber," katanya.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam diskusi media bertajuk "Refleksi Kepemimpinan Bawaslu Jelang 5 Tahun" yang digelar Bawaslu RI.
- Penulis :
- Aditya Yohan
