Pantau.com - Pemerintah Indonesia memiliki tantangan yang begitu fundamental dengan struktur demografi dan geografi negara kepulauan. Terutama dalam hal ketahanan pangan di tengah pandemi COVID-19 saat ini.
Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani, mengatakan sekitar 32 persen rumah tangga mengalami kekurangan pangan. Ini disebabkan oleh terganggunya sistem logistik dan turunnya daya beli karena kehilangan penghasilan dan pekerjaan.
"Itulah sebabnya pemerintah sangat serius mengawal reformasi struktural meski di tengah pandemi," kata Sri Mulyani di Jakarta, Senin (12/10/2020).
Baca juga: Mentan Syahrul Yasin Limpo Dorong Urban Farming di Jakarta
Sri Mulyani menjelaskan, Indonesia akan berupaya menangani masalah ketersediaan pangan dengan memperluas wilayah atau membuka lahan tambahan baru. Tidak hanya untuk padi tetapi juga untuk perkebunan hortikultura.
"Indonesia juga memperkenalkan program food estate sebagai upaya untuk menciptakan ketahanan pangan jangka panjang bagi Indonesia dengan meningkatkan produktivitas di luar pulau Jawa," paparnya.
Dia melanjutkan investasi pada infrastruktur teknologi digital dipersiapkan agar dapat menciptakan aksesibilitas di seluruh wilayah Indonesia hingga ke pelosok negeri.
Baca juga: Presiden Jokowi Tinjau Percontohan Kawasan Food Estate Kalteng
"Dengan demikian, produksi dan pasar akan terhubung dengan cara yang lebih efisien. Semua ini menjadi bagian dari reformasi struktural yang telah diakomodasi di dalam APBN 2021," katanya.
Mantan Dirut Bank Dunia itu menambahkan pemerintah akan memperluas bantuan sosial untuk 10 juta penerima manfaat agar mereka dapat memiliki akses keterjangkauan makanan yang stabil.
"Hal ini telah terakomodasi di dalam APBN 2020," pungkasnya.
- Penulis :
- Tatang Adhiwidharta
