Pantau - Pemerintah diminta untuk tidak menuruti keinginan China yang meminta APBN menjadi jaminan pinjaman atau utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB).
Direktur Eksekutif Center of Economics and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira menegaskan, APBN harus dijauhkan dari hal tersebut demi menjaga kesehatannya.
"Harusnya APBN itu dijauhkan dari agunan pinjaman kereta cepat karena APBN ini entitas terpisah," kata Bhima di Jakarta, Kamis (13/4/2023).
Bhima menjelaskan, penggunaan APBN sebagai penjaminan utang sangat rentan dan sulit dilakukan. Ada banyak instrumen dalam APBN mulai dari penerimaan pajak, pengelolaan defisit dan sebagainya.
Baca Juga: KPK Sita Uang Tunai Rp2,8 Miliar dari Empat Proyek Besar Pejabat Kereta Api
“Tak hanya itu, penjaminan yang dilakukan APBN juga harus mendapatkan restu dari DPR RI,” ujarnya.
Penggunaan APBN sebagai penjamin juga berbahaya karena dikhawatirkan jika konsorsium tidak bisa melunasi utang, maka bisa menjadi tanggung jawab APBN.
"Begitu konsorsium ini tidak membayar cicilan, APBN yang akan terkuras dan ini bisa berdampak pada kesehatan APBN," kata dia.
Tak hanya itu, penjaminan yang dilakukan APBN bisa merusak reputasi atau tingkat rating utang pemerintah. Padahal, beban utang tersebut seharusnya menjadi tanggung jawab BUMN yang menjadi bagian dari konsorsium.
"Implikasinya utang pemerintah ke kredit rating dan berimplikasi ke suku bunga pinjaman SBN yang sekarang sudah mahal," kata dia.
Sebelumnya, Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan menyebut, China bersikeras meminta APBN menjadi penjamin pinjaman utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB).
Baca Juga: Menko Luhut Ungkap RI Negosiasi dengan China soal Buga Pinjaman Kereta Cepat Jakarta-Bandung
Namun, Luhut tidak bisa menyepakati usulan China tersebut. Justru ia merekomendasikan agar penjaminan melalui PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) saja.
"Memang masih ada masalah psikologis ya, jadi mereka (China) maunya dari APBN. Tapi kita jelaskan prosedurnya akan panjang. Kami dorong melalui PT PII karena ini struktur yang baru dibuat pemerintah Indonesia sejak 2018," kata Luhut pada Rabu (12/4/2023).
Sebagaimana diketahui, pinjaman dana pemerintah Indonesia untuk proyek Kereta cepat Jakarta - Bandung mengalami pembengkakan atau cost overrun. Pemerintah Indonesia melakukan negosiasi kepada China hingga kedua pihak sepakat menambah cost overrun sebesar USD1,2 miliar atau sekitar Rp18 triliun.
Sehingga, anggaran pembangunan kereta cepat Jakarta - Bandung yang awalnya direncanakan sekitar Rp113 triliun, naik menjadi Rp131 triliun.
Direktur Eksekutif Center of Economics and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira menegaskan, APBN harus dijauhkan dari hal tersebut demi menjaga kesehatannya.
"Harusnya APBN itu dijauhkan dari agunan pinjaman kereta cepat karena APBN ini entitas terpisah," kata Bhima di Jakarta, Kamis (13/4/2023).
Bhima menjelaskan, penggunaan APBN sebagai penjaminan utang sangat rentan dan sulit dilakukan. Ada banyak instrumen dalam APBN mulai dari penerimaan pajak, pengelolaan defisit dan sebagainya.
Baca Juga: KPK Sita Uang Tunai Rp2,8 Miliar dari Empat Proyek Besar Pejabat Kereta Api
“Tak hanya itu, penjaminan yang dilakukan APBN juga harus mendapatkan restu dari DPR RI,” ujarnya.
Penggunaan APBN sebagai penjamin juga berbahaya karena dikhawatirkan jika konsorsium tidak bisa melunasi utang, maka bisa menjadi tanggung jawab APBN.
"Begitu konsorsium ini tidak membayar cicilan, APBN yang akan terkuras dan ini bisa berdampak pada kesehatan APBN," kata dia.
Tak hanya itu, penjaminan yang dilakukan APBN bisa merusak reputasi atau tingkat rating utang pemerintah. Padahal, beban utang tersebut seharusnya menjadi tanggung jawab BUMN yang menjadi bagian dari konsorsium.
"Implikasinya utang pemerintah ke kredit rating dan berimplikasi ke suku bunga pinjaman SBN yang sekarang sudah mahal," kata dia.
Sebelumnya, Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan menyebut, China bersikeras meminta APBN menjadi penjamin pinjaman utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB).
Baca Juga: Menko Luhut Ungkap RI Negosiasi dengan China soal Buga Pinjaman Kereta Cepat Jakarta-Bandung
Namun, Luhut tidak bisa menyepakati usulan China tersebut. Justru ia merekomendasikan agar penjaminan melalui PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) saja.
"Memang masih ada masalah psikologis ya, jadi mereka (China) maunya dari APBN. Tapi kita jelaskan prosedurnya akan panjang. Kami dorong melalui PT PII karena ini struktur yang baru dibuat pemerintah Indonesia sejak 2018," kata Luhut pada Rabu (12/4/2023).
Sebagaimana diketahui, pinjaman dana pemerintah Indonesia untuk proyek Kereta cepat Jakarta - Bandung mengalami pembengkakan atau cost overrun. Pemerintah Indonesia melakukan negosiasi kepada China hingga kedua pihak sepakat menambah cost overrun sebesar USD1,2 miliar atau sekitar Rp18 triliun.
Sehingga, anggaran pembangunan kereta cepat Jakarta - Bandung yang awalnya direncanakan sekitar Rp113 triliun, naik menjadi Rp131 triliun.
- Penulis :
- Aditya Andreas
