Pantau - Komisi XI DPR RI berencana memanggil jajaran direksi PT Bank Syariah Indonesia (BSI) terkait kasus sistem layanan yang tak kunjung pulih sejak Senin (8/5/2023) lalu.
Anggota Komisi XI DPR RI, Misbakhun mengakui tentang rencana pemanggilan tersebut. Namun, ia belum memastikan kapan jadwalnya.
"Ya, kita agendakan (pemanggilan BSI). Nanti kan Senin kita mulai masuk (masa sidang) di DPR,” ujar Misbakhun, Kamis (11/5/2023).
Baca Juga: Layanan BSI Bermasalah, Komisi XI Minta Tingkatkan Keamanan Siber
Misbakhun menuturkan, DPR bisa melakukan dua pendekatan jika melihat situasi yang terjadi saat ini tentang masalah layanan BSI.
"Pertama, mengenai kinerja keuangan BSI, lalu kedua terkait pengawasan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta bagaimana penerapan teknologinya," lanjutnya.
Menurutnya, manajemen BSI harus menjelaskan secara bertanggung jawab penyebab masalah itu terjadi. Apalagi berkaitan dengan dunia digital, harus transparan dan terbuka.
Baca Juga: Ketar-ketir Jemaah Haji Akibat Masalah Layanan BSI
Ia menyarankan, BSI lebih baik membuka forum resmi untuk menjelaskan masalah sebenarnya. Dengan begitu, lanjutnya, mitigasi risikonya bisa segera disiapkan.
"Masyarakat jangan sampai tahu di underground information. Misal, di antara mereka bahas ini di-hack oleh siapa, jangan sampai rumor berkembang,” tutupnya.
Sebelumnya, Direktur Utama BSI Hery Gunardi menyatakan, seluruh layanan ATM kembali normal. Hanya saja, untuk layanan mobile banking masih belum pulih sepenuhnya.
Anggota Komisi XI DPR RI, Misbakhun mengakui tentang rencana pemanggilan tersebut. Namun, ia belum memastikan kapan jadwalnya.
"Ya, kita agendakan (pemanggilan BSI). Nanti kan Senin kita mulai masuk (masa sidang) di DPR,” ujar Misbakhun, Kamis (11/5/2023).
Baca Juga: Layanan BSI Bermasalah, Komisi XI Minta Tingkatkan Keamanan Siber
Misbakhun menuturkan, DPR bisa melakukan dua pendekatan jika melihat situasi yang terjadi saat ini tentang masalah layanan BSI.
"Pertama, mengenai kinerja keuangan BSI, lalu kedua terkait pengawasan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta bagaimana penerapan teknologinya," lanjutnya.
Menurutnya, manajemen BSI harus menjelaskan secara bertanggung jawab penyebab masalah itu terjadi. Apalagi berkaitan dengan dunia digital, harus transparan dan terbuka.
Baca Juga: Ketar-ketir Jemaah Haji Akibat Masalah Layanan BSI
Ia menyarankan, BSI lebih baik membuka forum resmi untuk menjelaskan masalah sebenarnya. Dengan begitu, lanjutnya, mitigasi risikonya bisa segera disiapkan.
"Masyarakat jangan sampai tahu di underground information. Misal, di antara mereka bahas ini di-hack oleh siapa, jangan sampai rumor berkembang,” tutupnya.
Sebelumnya, Direktur Utama BSI Hery Gunardi menyatakan, seluruh layanan ATM kembali normal. Hanya saja, untuk layanan mobile banking masih belum pulih sepenuhnya.
- Penulis :
- Aditya Andreas
