Pantau Flash
Pengamat: Kondisi Perbankan Masih Bagus di Tengah Wabah COVID-19
Hak Asimilasi Napi yang Berulah Usai Dibebaskan Bakal Dicabut
Italia Berencana Perpanjang Lockdown hingga 3 Mei
FIFPro Ingatkan Ancaman Kesehatan Mental Pesepak Bola
3 BUMN Patungan Sediakan 80 Ribu APD untuk Rumah Sakit

Pemerintah Wajib Siapkan Skema Konkrit untuk Sehatkan Jiwasraya

Pemerintah Wajib Siapkan Skema Konkrit untuk Sehatkan Jiwasraya Jiwasraya. (Foto: Antara)

Pantau.com - Pemerintah dinilai perlu fokus dalam mengembalikan dana nasabah PT Asuransi Jiwasraya melalui skema yang konkret selain untuk menyehatkan keuangan dan solvabilitas Jiwasraya juga untuk menghindari dampak negatif yang lebih besar terhadap ekonomi Indonesia.

"Setidaknya tiga skema penyelesaian Jiwasraya, yaitu suntikan modal pemegang saham, masuknya investor baru melalui pembentukan anak usaha, atau pembentukan holding BUMN Asuransi," kata Ketua Program Studi Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik Fakultas Ekonomi Indonesia (UI) Telisa Aulia Falianty.

Menurutnya, sejumlah lembaga keuangan seperti Bank Dunia (World Bank) telah merilis kajian perihal potensi terjadinya resesi ekonomi du Indonesia, akibat dampak permasalahan di sektor keuangan dan perasuransian Indonesia, termasuk kasus gagal bayar Jiwasraya.

Baca juga: DPR: Pembentukan Pansus Jiwasraya Masih Panjang

Telisa menuturkan, pertama, penyehatan permodalan Jiwasraya dapat dilakukan melalui skema Penyertaan Modal Negara (PMN) baik berupa tunai atau pun nontunai.

"Bukan hanya perbankan saja, tapi saat ini dirasa perlu juga dilakukan bail in untuk industri asuransi seperti Jiwasraya yang merupakan BUMN dan skalanya sudah besar," ujarnya.

Kedua, selain suntikan modal, penyehatan permodalan dan solvabilitas Jiwasraya adalah merealisasikan wacana masuknya investor baru melalui skenario pembentukan anak usaha, yakni Jiwasraya Putra.

Sementara alternatif ketiga, katanya, pemerintah harus segera merealisasikan wacana pembentukan holding asuransi yang nantinya mampu membantu kondisi permodalan Jiwasraya melalui penerbitan pinjaman subordinasi (subdebt) dengan tenor minimal 10 tahun.

Meski bukan merupakan tujuan utama, tutur Telisa, keberadaan holding asuransi diyakini mampu menambal lubang defisit keuangan Jiwasraya selain dua alternatif opsi penyelamatan di atas.

"Pararel, juga harus dilakukan langkah prioritas berikutnya melalui restrukturisasi, rasionalisasi, dan optimalisasi aset tetap hingga pengembangan instrumen keuangan baru yang memungkinkan. Ditambah penataan bisnis proses termasuk optimalisasi teknologi dan data, serta pengembangan bisnis agreement baru Jiwasraya dengan beberapa BUMN," kata Telisa.

Baca juga: Wamen BUMN: Pembayaran Klaim Nasabah Jiwasraya Masih Dalam Proses Diskusi

Sebelumnya diberitakan, Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo mengatakan sumber dana pembayaran terhadap klaim dana nasabah PT Asuransi Jiwasraya pada akhir Maret 2020 sedang dalam proses diskusi dengan pihak-pihak terkait.

Tiko mengatakan keputusan sumber dana tersebut juga harus melalui persetujuan dengan Komisi VI dan Komisi XI DPR sebagai pihak yang berwenang mengawasi jalannya penyelamatan Jiwasraya.

Meski belum bisa bicara secara mendetail terhadap rencana pembayaran klaim tersebut, Tiko memastikan salah satu sumber dana tersebut berasal dari pembentukan induk usaha atau holding perusahaan BUMN bidang asuransi yang selesai pada akhir Februari 2020.

Tim Pantau
Sumber Berita
Antara
Editor
Tatang Adhiwidharta

Berita Terkait: