Pantau - Presiden Joko Widodo diminta tidak perlu tunduk terhadap permintaan dari Komisi III DPR RI melakukan lobi politik agar memuluskan pengesahan RUU Perampasan Aset.
Ketua Badan Pengurus Nasional PBHI Julius Ibrani menilai, jika Presiden Jokowi melakukan kompromi politik agar pembahasan RUU Perampasan Aset tak terhambat, malah akan dinilai seolah-olah dia tidak berdaulat secara politik.
"Justru dia menyatakan dirinya tidak berdaulat, eksekutif tidak berdaulat, pemimpin pemerintahan dan negara yang ditunjuk langsung oleh rakyat menyatakan dirinya tidak berdaulat. Jadi enggak perlulah pakai cara-cara itu," kata Julis dalam keterangannya, Senin (10/4/2023).
Baca Juga: Jika RUU Perampasan Aset Mandek, Masyarakat Duduki DPR Saja
Julius berpendapat, Ketua Umum partai politik (parpol) tidak termasuk dan tidak berwenang di dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan.
Maka dari itu, Presiden Jokowi harus menunjukkan wibawa secara politik buat mendorong pembahasan RUU Perampasan Aset demi melindungi rakyat.
"Makanya peran lobi-lobi politik yang digunakan oleh Jokowi itu salah besar. Jadi tidak perlu khawatir jika RUU Perampasan Aset ini betul-betul untuk memberantas korupsi, satu Indonesia pasti dukung penuh," ujarnya.
Usul supaya pemerintah melobi ketua umum parpol terkait pembahasan RUU Perampasan Aset disampaikan Ketua Komisi III Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul, dalam rapat dengar pendapat dengan Mahfud MD pada 29 Maret 2023 lalu.
Baca Juga: RUU Perampasan Aset Dipersulit? Arsul Sani: Naskahnya Saja Belum Ada!
"Saya terang-terangan ini. Mungkin RUU Perampasan Aset bisa (disahkan), tapi harus bicara dengan para ketua partai dulu. Kalau di sini enggak bisa, Pak," kata Pacul.
Pacul mengaku tak berani mengesahkan RUU Perampasan Aset serta RUU Pembatasan Transaksi Uang Kartal jika tak diperintah oleh Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri.
"Di sini boleh ngomong galak, Pak, tapi Bambang Pacul ditelepon ibu, 'Pacul berhenti!', 'Siap! Laksanakan!'," kata Bambang.
"Jadi permintaan Saudara langsung saya jawab. Bambang Pacul siap kalau diperintah juragan. Mana berani, Pak," lanjutnya diikuti tawa para hadirin dalam rapat.
Ketua Badan Pengurus Nasional PBHI Julius Ibrani menilai, jika Presiden Jokowi melakukan kompromi politik agar pembahasan RUU Perampasan Aset tak terhambat, malah akan dinilai seolah-olah dia tidak berdaulat secara politik.
"Justru dia menyatakan dirinya tidak berdaulat, eksekutif tidak berdaulat, pemimpin pemerintahan dan negara yang ditunjuk langsung oleh rakyat menyatakan dirinya tidak berdaulat. Jadi enggak perlulah pakai cara-cara itu," kata Julis dalam keterangannya, Senin (10/4/2023).
Baca Juga: Jika RUU Perampasan Aset Mandek, Masyarakat Duduki DPR Saja
Julius berpendapat, Ketua Umum partai politik (parpol) tidak termasuk dan tidak berwenang di dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan.
Maka dari itu, Presiden Jokowi harus menunjukkan wibawa secara politik buat mendorong pembahasan RUU Perampasan Aset demi melindungi rakyat.
"Makanya peran lobi-lobi politik yang digunakan oleh Jokowi itu salah besar. Jadi tidak perlu khawatir jika RUU Perampasan Aset ini betul-betul untuk memberantas korupsi, satu Indonesia pasti dukung penuh," ujarnya.
Usul supaya pemerintah melobi ketua umum parpol terkait pembahasan RUU Perampasan Aset disampaikan Ketua Komisi III Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul, dalam rapat dengar pendapat dengan Mahfud MD pada 29 Maret 2023 lalu.
Baca Juga: RUU Perampasan Aset Dipersulit? Arsul Sani: Naskahnya Saja Belum Ada!
"Saya terang-terangan ini. Mungkin RUU Perampasan Aset bisa (disahkan), tapi harus bicara dengan para ketua partai dulu. Kalau di sini enggak bisa, Pak," kata Pacul.
Pacul mengaku tak berani mengesahkan RUU Perampasan Aset serta RUU Pembatasan Transaksi Uang Kartal jika tak diperintah oleh Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri.
"Di sini boleh ngomong galak, Pak, tapi Bambang Pacul ditelepon ibu, 'Pacul berhenti!', 'Siap! Laksanakan!'," kata Bambang.
"Jadi permintaan Saudara langsung saya jawab. Bambang Pacul siap kalau diperintah juragan. Mana berani, Pak," lanjutnya diikuti tawa para hadirin dalam rapat.
- Penulis :
- Aditya Andreas
