Pantau Flash
Tok! Pemerintah Kurangi Libur Cuti Bersama Akhir Tahun Sebanyak 3 Hari
Presiden Jokowi Tegaskan Belanja Anggaran 2021 Direalisasikan Awal Januari
Edhy Prabowo Tersangka, 40 Eksportir Benur Akan Diperiksa
Benny Wenda Jabat Presiden Pemerintahan Sementara Papua Barat
COVID-19 RI Awal Desember: 543.975 Kasus Positif, 454.879 Pasien Sembuh

800 Pejabat DKI Rapat di Puncak, Satgas Diminta Tegur Anies Baswedan

Headline
800 Pejabat DKI Rapat di Puncak, Satgas Diminta Tegur Anies Baswedan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (Foto: Antara)

Pantau.com - Komite Pemantau Legislatif (KOPEL) Indonesia menyebutkan pembahasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) DKI tahun 2020 yang dilakukan oleh DPRD dan Pemerintah Provinsi DKI di kawasan Puncak dinilai rawan dengan anggaran 'siluman' atau anggaran yang disembunyikan dari publik untuk pembahasannya.

Direktur KOPEL Indonesia Anwar Razak mengatakan, pembahasan APBD-P yang dilakukan di sebuah hotel di kawasan Puncak, sebagai praktik yang tidak patut dilakukan karena pembahasan anggaran seharusnya dilakukan di Kantor DPRD atau di tempat lain di wilayah DKI Jakarta bila tidak memungkinkan dilakukan di Kantor DPRD.

"Hal ini sangat terkait dengan partisipasi dan pengawasan publik dari masyarakat Jakarta yang seharusnya diberikan seluas-luasnya " kata Razak dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat (23/10/2020).

Baca juga: DPRD-Pemprov DKI Gelar Rapat di Puncak, Katanya untuk Cegah COVID-19

Seperti diketahui, DPRD dan Pemprov DKI Jakarta telah melakukan pembahasan APBD-P yang bertempat di luar wilayah DKI Jakarta, yaitu di Hotel Grand Cempaka, Cipayung, Kabupaten Bogor pada Kamis, 22 Oktober 2020. Pertemuan ini dihadiri oleh kurang lebih 800 orang yang terdiri anggota DPRD DKI Jakarta dan pejabat dan staf Pemprov DKI Jakarta.

KOPEL melihat hal ini sebagai praktik yang tidak selayaknya dilakukan karena dengan melakukan pembahasan anggaran di luar wilayah DKI Jakarta menguatkan kecurigaan adanya permainan anggaran yang sedang disembunyikan dari masyarakat Jakarta. "Kedua, masa pandemi belum berakhir di mana Jakarta dan Bogor masih dalam zona merah yang tidak seharusnya kegiatan mengumpulkan banyak orang dilakukan," ujarnya.

Selain itu, lanjut Razak, praktik yang tidak konsisten ini juga merupakan kegiatan yang membuat buruk kredibilitas DPRD dan Pemprov DKI Jakarta dalam hal penanganan COVID-19. Menurut dia, seharusnya dewan dan Pemprov DKI memberikan contoh yang baik dalam melaksanakan protokol kesehatan, tapi dengan menggelar pembahasan di luar wilayah DKI justru mereka abai terhadap soal itu.

"DPRD dan Pemprov DKI Jakarta telah melakukan pemborosan anggaran yang jelas mengabaikan prioritas anggaran yang seharusnya tetap dimanfaatkan untuk penanganan COVID-19, pemulihan sosial dan ekonomi publik Jakarta," kata Razak.

Razak menambahkan kegiatan ini telah menghabiskan ratusan juta rupiah uang APBD hanya untuk pembayaran hotel, perjalanan dinas dan lain lain. Berdasarkan pada kondisi ini, KOPEL Indonesia menyayangkan tindakan yang dilakukan oleh DPRD dan Gubernur DKI Jakarta ini. "Tindakan ini merupakan tindakan yang memboroskan anggaran," katanya.

Baca juga: 800 Pejabat DPRD dan Pemprov DKI Mau Rapat di Puncak, Ini Kata Bupati Bogor

KOPEL menilai bahwa pembahasan yang dilakukan di luar wilayah DKI sebagai upaya sengaja untuk menghindar dari pengawasan publik dan mengabaikan yang membuka ruang munculnya anggaran-anggaran 'siluman'. Selanjutnya, KOPEL meminta Ketua DPRD dan Gubernur DKI Jakarta untuk kembali melakukan pembahasan anggaran APBD perubahan di Kantor DPRD DKI atau di wilayah DKI Jakarta.

Meminta kepada Kementrian Dalam Negeri untuk memberikan teguran kepada Ketua DPRD dan Gubernur DKI Jakarta atas tindakan melakukan pembasan APBD-P diluar kantor DPRD dan diluar wilayah DKi Jakarta yang berpotensi memunculkan anggaran-anggaran 'siluman'.

"KOPEL meminta kepada Satgas COVID-19 Nasional untuk memberikan teguran kepada Ketua DPRD dan Gubernur DKI Jakarta atas kesengajaan mengabaikan protokol kesehatan dengan mengumpulkan sekitar 800 orang dalam satu pertemuan," kata Razak.

Tim Pantau
Sumber Berita
Antara
Editor
Widji Ananta
Penulis
Noor Pratiwi

Berita Terkait: