Pantau.com - Anggota Komisi VIII DPR RI Buchori Yusuf mengatakan, mentalitas para pemangku kepentingan (stakeholders) dalam bantuan sosial juga menjadi persoalan yang mesti dibenahi dari penyaluran bansos yang tidak tepat sasaran.
"Sebab, sebaik apapun alternatif yang sudah disusun, jika tidak ada mentalitas negarawan dari stakeholders yang memiliki kewenangan, maka selesai sudah," ujar Buchori dalam pernyataan tertulis yang diterima di Jakarta.
Buchori meminta agar setiap pemangku kebijakan yang memiliki kewenangan menunjukkan mental negarawannya. Cermin dari mental tersebut, kata Buchori, yaitu dengan tidak mempersoalkan latar belakang sosial, kelompok, bahkan politik dari pihak yang berhak menerima bantuan sosial.
Baca juga: Puan Maharani: DPR Akan Evaluasi Bansos COVID-19
Ia mencontohkan, ketika ditemukan ada pihak yang telah memenuhi kriteria miskin, maka para pemangku kebijakan jangan mempersulit dengan berbagai variabel kemiskinan yang lain.
"Tutup mata dan telinga, kemudian masukkan pihak yang sudah memenuhi kriteria miskin tersebut ke dalam data agar bisa segera diproses dan dibantu melalui bantuan sosial," kata Buchori.
Terkait masalah bantuan sosial, politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu mengusulkan agar tahun 2020 dapat dimanfaatkan sebagai tahun pendataan.
Baca juga: Pedagang Positif Korona, 2 Pasar Tradisional di Jaktim Ditutup
"Saya mengusulkan agar tahun ini, bisa kita manfaatkan sebagai tahun pendataan. Sehingga masalah pendataan dalam bantuan sosial dapat diselesaikan secara tuntas," ujar dia.
Kemudian, lanjut Buchori, DPR RI juga perlu membentuk panitia kerja (panja) untuk mencari solusi alternatif menyelesaikan segala persoalan terkait penyaluran bansos.
Buchori mengatakan tugas panja itu selain menyusun alternatif terkait sistem, pola, dan alur pemberian bantuan sosial, juga untuk memerhatikan terkait aspek mentalitas pemangku kepentingan (stakeholders) terkait.
- Penulis :
- Widji Ananta
