Pantau Flash
Kemenkes Tegaskan Imunisasi Harus Jalan Selama Pandemi Korona
Jusuf Kalla: Fatwa MUI DKI 2001 Perbolehkan Salat Jumat 2 Gelombang
Gugus Tugas: Skema Herd Immunity Butuh Waktu yang Lama
Pakar Dorong Tes Serologi Massal di Era Normal Baru
Bekasi Berhasil Keluar dari Zona Merah COVID-19 Usai 2 Bulan PSBB

DPR RI Siapkan Payung Hukum Penanganan COVID-19

 DPR RI Siapkan Payung Hukum Penanganan COVID-19 Anggota Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily (tengah depan) memberikan keterangan pers di Kantor BNPB, Jakarta, Rabu (25/3/2020). (Foto: Antara/Fianda Sjofjan Rassad

Pantau.com -  Komisi VIII DPR RI akan mempersiapkan payung hukum terkait penanganan wabah COVID-19 di Indonesia dengan merevisi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

“Saat ini memang ada titik kelemahan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan saat ini Komisi VIII DPR RI telah menjadikan undang-undang itu sebagai Program Legislasi Nasional (Prolegnas) masa sidang sekarang ini,” ujar Anggota Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily di Kantor BNPB, Jakarta, Rabu (25/03/2020).

Baca juga: Anggota Dewan Ini Usul Gedung DPR Disulap Jadi RS Darurat Korona, Setuju?

Dalam undang-undang penanganan atau penanggulangan bencana disebutkan bahwa COVID-19 merupakan bencana non-alam yang disebut dengan penyakit atau wabah. Namun, Ace menilai UU tersebut perlu direvisi yang bertujuan untuk membuat manajemen dan konsolidasi penanggulangan bencana yang lebih efektif.

“Kami Komisi VIII akan menyelesaikan revisi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 ini dengan secepat-cepatnya agar mekanisme atau kendali organisasi dari penanggulangan bencana wabah ini bisa segera diselesaikan dengan cepat,” kata Ace Hasan.

Pada rapat yang dilaksanakan pada Selasa (24/3), Ace juga menyampaikan kepada pemerintah agar bisa melakukan langkah-langkah tepat agar wabah COVID-19 tidak banyak berdampak secara signifikan terhadap kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat.

“Langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah dengan stimulasi ekonomi itu memang harus betul-betul dipikirkan agar masyarakat tidak terpengaruh secara lebih dalam terhadap kondisi ekonomi mereka,”

Baca juga:  HNW: Batalkan Rapid Test Korona untuk DPR/MPR dan Keluarganya

DPR RI juga mendorong Kementerian Sosial untuk membuat kebijakan fiskal menangani dampak sosial-ekonomi dari wabah virus corona bagi masyarakat.

“Kami memiliki mitra kerja dengan Kementerian Sosial yang menangani persoalan sosial masyarakat. Kami mendorong agar kebijakan fiskal untuk perubahan-perubahan terhadap dampak dari penanganan COVID-19 ini dapat diantisipasi sedemikian rupa,” katanya.

Tim Pantau
Editor
Widji Ananta
Penulis
Kontributor - WIL

Berita Terkait: