Pantau Flash
Tottenham Potong Gaji Karyawaran Sebesar 20 Persen
Ganjar Mohon Tak Ada Lagi Penolakan Pemakaman Jenazah Positif COVID-19
Korona di DKI Jakarta 1 April: 794 Positif, 87 Meninggal, dan 51 Sembuh
Pangeran Albert II Dinyatakan Sembuh dari COVID-19
Mantan Presiden Marseille Meninggal Akibat Virus Korona

Perpres Penutupan Tambang Ilegal Akan Diterbitkan karena Sebabkan Bencana

Headline
Perpres Penutupan Tambang Ilegal Akan Diterbitkan karena Sebabkan Bencana Wakil Presiden, Ma'ruf Amin, memberikan pernyataan pers usai memimpin pertemuan pagi terkait penutupan penambangan ilegal bersama sejumlah menteri di rumah dinas wakil presiden, di Jakarta, Senin (17/2/2020). (Asdep Komunikasi dan Informasi Publik Sekret

Pantau.com - Wakil Presiden, Ma'ruf Amin, menegaskan bahwa pemerintah akan menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) untuk menindaklanjuti praktik penambangan tanpa izin atau ilegal yang menyebabkan bencana dan kerugian bagi masyarakat.

"Pemerintah menyusun Perpres percepatan dan penguatan koordinasi reklamasi pascatambang dan pertambangan tanpa izin. Seluruh (penambangan) yang tidak berizin harus ditutup, prinsipnya itu, " kata Ma'ruf usai memimpin pertemuan pagi bersama sejumlah menteri di rumah dinasnya, di Jakarta, Senin (17/2/2020).

Ma'ruf mengatakan, pihaknya akan membentuk satuan tugas, dengan melibatkan aparat TNI dan Kepolisian Indonesia, untuk proses penegakan hukum bagi pemilik dan pelaku kegiatan tambang ilegal. "Pembinaan terhadap tambang-tambang kecil juga akan ditingkatkan," ungkap Ma'ruf.

Baca juga: Tambang Ilegal Di Jawa Barat Makin Marak, Ditemukan 417 Tahun Lalu

"Kami melakukan percepatan, akan kita terbitkan Perpres-nya, kami terbitkan satgasnya. Juga kami akan buat kebijakan-kebijakan penanganan pascatambang, baik yang menyangkut sosial maupun ekonominya, kemudian solusi bagi tambang rakyat kecil yaitu melalui pembinaan, kemudian juga pengendalian dan pengawasan peredaran bahan-bahan kimia," sambungnya.

Pelaksanaan kegiatan tambang yang tidak berizin, lanjut dia, berdampak buruk bagi lingkungan hidup dan juga pembangunan ke depan. Selain bencana alam, limbah yang dihasilkan dari praktik tambang juga berdampak bagi kesehatan masyarakat di sekitar lokasi pertambangan.

"Kita membahas masalah dampak akibat terjadinya kerusakan-kerusakan lahan pascatambang dan longsor bencana, kemudian juga akibat merkuri yang mengakibatkan banyak masyarakat lahir cacar. Itu semua yang harus kita atasi dan hadapi," tuturnya.

Baca juga: Petugas Gabungan Sita 130 Karung Batu Berkadar Emas dari Tambang Ilegal

Adapun berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, jumlah titik kegiatan tambang yang tidak memiliki izin sebanyak 8.683 dengan luas 146.540 hektare per April 2017. "Dalam catatan kami, tambang yang berizin itu ada 7.464, sementara yang tanpa izin ada 8.683 titik, luasnya per bulan April 2017 itu 146.540 Hektare, yang sudah direklamasi baru 59.903 Hektare," kata Menteri LHK, Siti Nurbaya, di Jakarta.

Ia menyatakan, penutupan tambang ilegal tersebut harus melakukan tahap identifikasi secara mendalam.

Selain Nurbaya, menteri-menteri yang hadir dalam pertemuan pagi itu Menteri Dalam Negeri, Jenderal Polisi (Purnawirawan) Tito Karnavian, Menteri ESDM, Arifin Tasrif, Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, dan Kepala BNPB, Letnan Jenderal TNI Doni Monardo.

Tim Pantau
Sumber Berita
Antara
Editor
Widji Ananta