Forgot Password Register

Headlines

Apa Iya Indonesia Masih Untung Ambil Alih Freeport? Ini Jawabannya

Apa Iya Indonesia Masih Untung Ambil Alih Freeport? Ini Jawabannya Kegiatan operasional di PT Freeport Indonesia (Foto: Instagram/Kementerian ESDM)

Pantau.com - Penguasaan 51 persen saham PT. Freeport Indonesia (PTFI) merupakan salah satu prestasi yang telah diperjuangkan oleh Pemerintah Indonesia.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian Keuangan, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Pemerintah Daerah Papua patut berbangga, sejak September 2018, Indonesia memegang saham lebih banyak di PTFI.

Tak ayal banyak pihak meragukan seberapa untung Indonesia mengakuisisi Freeport setelah membelinya dengan harga yang fantastik yakni Rp56 triliun pada 21 Desember 2018. 

Namun, Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM, Bambang Gatot Ariyono menyampaikan dampak jangka panjang divestasi tersebut untuk Indonesia. Beralihnya mayoritas saham PTFI kepada PT. 

Baca juga: Kata Pemerintah Soal Hitungan Bisnis Pertambangan Indonesia saat Ini

Inalum, akan memberikan dampak positif yaitu kelangsungan operasi PTFI dan aspek sosial, ekonomi di Papua, pendapatan meningkat, terciptanya multiplier effect dari pengembangan smelter dan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) serta adanya transfer teknologi pertambangan.

"Perpanjangan izin usaha ini diharapkan membawa kemajuan ekonomi Indonesia menjadi lebih meningkat lagi. Dari penerimaan negara dari pajak dan bukan pajak (PNBP) hingga pemanfaatan smelter secara maksimal yang memberikan lapangan pekerjaan bagi putra daerah Papua," ungkap Bambang. 

Dalam keterangan persnya, Bambang juga memastikan bahwa melalui pengembangan smelter, ada nilai tambah yang bisa didapatkan, dampak positifnya baru bisa dirasakan beberapa tahun mendatang.

Misalnya, saat ini PTFI hanya mengekspor dan menghasilkan konsentrat, melalui pembangunan smelter, produk yang dihasilkan bisa lebih beragam seperti emas batangan atau timah, nilainya jauh lebih besar. Lapangan pekerjaan pun akan otomatis terbuka bagi masyarakat Papua.

Baca juga: Trik Pemerintah Bongkar Perusahaan Migas yang Tutupi Nama Pemiliknya

Bambang juga memaparkan perjalanan pergantian izin PT. Freeport dari Kontrak Kerja (KK) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) sekarang ini.

"Prosesnya panjang sekali, alot sekali untuk mengubah KK menjadi IUPK. Kita inginnya menjadi IUPK, kalau nggak jadi IUPK, anda nggak boleh ekspor," cerita Bambang mengenang panjangnya proses perubahan izin tambang Gresberg tersebut.

Selain perubahan izin, sebelum perpanjangan diberikan, PTFI memiliki kesepakatan pokok dengan pemerintah. Kesepakatan ini adalah kewajiban PT. Freeport antara lain, melaksanakan pembangunan Smelter dalam kurun waktu paling lambat 5 (lima) tahun, kemudian melaksanakan divestasi saham PTFI sebesar 51 persen kepada peserta Indonesia dan stabilitas penerimaan negara dalam IUPK secara agregat lebih besar dibanding penerimaan negara dalam KK. 

"Jadi semuanya ini untuk kesejahteraan rakyat," Bambang menekankan.

Baca juga: Jika Tiket Pesawat (Masih) Mahal, Mudik Lewat Tol Diprediksi Padat

Dengan terbitnya Izin Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksi (IUPK-OP) sebagai pengganti Kontrak Karya (KK) PTFI yang telah berjalan sejak tahun 1967 dan diperbaharui di tahun 1991 dengan masa berlaku hingga 2021 pun dilakukan sebagai komitmen negara saat menandatangani kerjasama tahun 1967. PTFI pun mendapat jaminan fiskal dan regulasi. 

"Divestasi lima puluh satu persen saham ini merupakan keberhasilan tersendiri," tandas Bambang.

Secara rinci kepemilikan saham 51,23 persen tersebut terdiri dari 41,23 persen untuk INALUM dan 10 persen untuk Pemerintah Daerah Papua.

Saham Pemerintah Daerah Papua akan dikelola oleh perusahaan khusus PT Indonesia Papua Metal dan Mineral (IPPM) yang 60 persen sahamnya akan dimiliki oleh INALUM dan 40 persen oleh BUMD Papua.


Share :
Komentar :

Terkait

Read More