Forgot Password Register

Headlines

Trik Pemerintah Bongkar Perusahaan Migas yang Tutupi Nama Pemiliknya

Trik Pemerintah Bongkar Perusahaan Migas yang Tutupi Nama Pemiliknya Blok Cepu (Foto: Kementerian ESDM)

Pantau.com - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengungkap masih banyak perusahaan yang belum melakukan disclosure atau mengungkap pemilik perusahaan yang bergerak di bidang Minyak dan Gas (Migas) dan Mineral Batu Bara (Minerba).

Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Energi, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup Kemenko Perekonomian mengatakan Montty Girianna seharusnya hal ini dapat diungkap kepada publik. 

"Intinya kalau dari kita adalah supaya mengerti untuk mengerti, ini dimiliki satu dua orang atau banyak. Kalau dimiliki segelintir orang, mungkin enggak baik juga. Justru kita ingin memetakan ini pemiliknya siapa. Itu harus disampaikan ke publik," ujarnya dalam diskusi yang digelar The Extractive Industries Transparency Initiative (EITI), Kamis (14/3/2019).

Baca juga: Jika Tiket Pesawat (Masih) Mahal, Mudik Lewat Tol Diprediksi Padat

Kendati demikian, ia mengatakan bahwa kondisi ini bukan hanya terjadi di Indonesia tapi juga di beberapa negara lainnya. Oleh karena itu, pihaknya menargetkan kepemilikan perusahaan ini dapat diungkap tahun 2020 mendatang. 

"Ini tidak hanya negara kita, tapi negara lain termasuk yang maju pun. Makanya sesuai dengan road map 2020 yang sesuai standar EITI, diwajibkan untuk disclosure kepimilkan perusahaan ini," terangnya.

"Kita harus sudah bisa meng-endorse mendisclose siapa pemilik perusahaan-perusahaan itu baik perushaan Migas maupun Minerba," imbuhnya.

Montty menambahkan, pengungkapan ini memudahkan penanganan jika terjadi hal yang tidak diinginkan di perusahaan. Selain itu juga untuk mewujudkan prinsip transparasi.

Baca juga: Cair April, Ini Daftar Lengkap Kenaikan Gaji PNS dari Semua Golongan

"Kalau nanti terjadi apa apa di perusahaan tambang itu, apakah dia comply dengan aturan, dengan tata ruang dan sebagainya akan gampang. Ini punya siapa sih ini," katanya. 

Sejalan dengan itu, pemerintah juga telah menerbitkan Perpes No 13 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

"Jadi ini salah satu millestone yang telah dikeluarkan pemerintah melalui Perpres untuk menguatkan esensi dari BO (Beneficial Ownership) dan kita telah menjadi payung hukum dari pelaksanaan transparansi," pungkasnya.


Share :
Komentar :

Terkait

Read More