Pantau.com - Menteri Hukum dan HAM (MenkumHAM) Yasonna H Laoly memilih bungkam ke kepada awak media saat disinggung kemungkinan Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) terkait Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK).
"Nggak ada, bahas situasi terakhir," kata Yasonna di lingkungan istana kepresidenan Jakarta, Jumat (27/9/2019).
Untuk diketahui Yasonna datang ke istana untuk menemui Jokowi bersama dengan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu, Kepala Badan Ekonomi Kreatif Triawan Munaf. Pertemuan berlangsung hanya 30 menit.
Baca Juga: Akhirnya, Presiden Jokowi Pertimbangkan Terbitkan Perppu UU KPK
"Nggak, nggak, nggak tahu, saya terlambat tadi, tanya Pak Presiden saja," tambah Yasonna singkat saat ditanya soal Perppu.
Sementara itu ditemui di tempat yang sama, Moeldoko juga bungkam saat ditanya soal kemungkinan penerbitan Perppu UU KPK. "No comment, no comment," kata Moeldoko.
Sedangkan Menhan Ryamizard Ryacudu mengatakan bahwa ia sudah mengumpulkan puluhan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) pada Kamis (27/9).
"Kemarin saya sudah kumpulkan beberapa puluh BEM tadi malam untuk negosiasi, kalau baik tuntutannya silakan saja. Kenapa? negara-negara kamu kok. Kalau negara urusannya kan kamu jadi pemimpinnya yang rusak," kata Ryamizard.
Namun Ryamizard tidak menjawab BEM mana saja yang ia temui. "Banyak ada 70, UI tidak ada karena dia enggak mau gabung," tambah Ryamzirad.
Baca Juga: Blak-blakan Menteri Yasonna Soal Usulan Penerbitan Perppu RUU KPK
Pada Kamis 26 September 2019, Presiden Jokowi mengatakan mempertimbangkan untuk menerbitkan Perppu UU KPK.
"Tadi banyak masukan dari banyak tokoh mengenai pentingnya diterbitkan Perppu tapi masih akan kita kalkulasi, kita hitung, kita pertimbangkan terutama dari sisi politiknya," kata Presiden Jokowi.
Presiden menyampaikan hal itu seusai bertemu sejumlah tokoh-tokoh nasional di lokasi yang sama untuk membicarakan persoalan terkini bangsa seperti kebakaran hutan, RUU KUHP, UU KPK dan demonstrasi mahasiswa.
Tapi Presiden belum dapat memastikan kapan ia akan menerbitkan Perppu UU KPK tersebut. "Tadi sudah saya sampaikan ke beliau-beliau secepat-cepatnya dalam waktu sesingkat-singkatnya," ungkap Presiden Jokowi.
- Penulis :
- Bagaskara Isdiansyah
