Pantau Flash
Gibran ke DPD PDIP 12 Desember Mendatang Bawa Pasukan 302 Orang
Bahas Petrokimia, Pimpinan Pertamina Temui Jokowi di Istana Negara
Rusia Dilarang Ikut Olimpiade Buntut Skandal Doping
Kemenhub Klaim Tol Jakarta-Cikampek Jadi Lintasan Favorit Selama Mudik
Catat! Siswa Magang Berhak Dapat Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Jokowi Tak Setuju 4 Poin Usulan DPR dalam Revisi UU KPK

Headline
Jokowi Tak Setuju 4 Poin Usulan DPR dalam Revisi UU KPK Presiden RI Joko Widodo. (Foto: Istimewa)

Pantau.com - Presiden Joko Widodo mengaku tidak setuju dengan empat usulan DPR dalam revisi UU no 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK).

"Saya tidak setuju terhadap beberapa substansi RUU inisiatif DPR ini yang berpotensi mengurangi efektivitas tugas KPK," kata Presiden Joko Widodo di Istana Negara Jakarta, Kamis (13/9/2019).

Presiden menyampaikan hal itu didampingi Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Kepala Staf Presiden Moeldoko. "Saya tidak setuju jika KPK harus memperoleh izin dari pihak eksternal untuk melakukan penyadapan. Misalnya harus izin ke pengadilan, tidak. KPK cukup memperoleh izin internal dari Dewan Pengawasan untuk menjaga kerahasiaan," tambah Presiden.

Baca Juga: Resmi Kirim Supres, Jokowi Tugaskan Dua Menterinya Bahas RUU KPK Bareng DPR

Kedua, Presiden juga tidak setuju penyidik dan penyelidik KPK hanya berasal dari kepolisian dan kejaksaan saja.

"Penyelidik dan penyidik KPK bisa juga berasal dari unsur ASN, Aparatur Sipil Negara, yang diangkat dari pegawai KPK maupun instansi pemerintah lain. Tentu saja harus melalui prosedur rekrutmen yang benar," ungkap Presiden.

Ketiga, Presiden tidak setuju KPK wajib berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung dalam penuntutan karena sistem penuntutan yang berjalan saat ini sudah baik, sehingga tidak perlu diubah lagi.

"Keempat, saya juga tidak setuju perihal pengelolaan LHKPN yang dikeluarkan dari KPK, diberikan kepada kementerian/lembaga lain. Tidak. Saya tidak setuju. Saya minta LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara) tetap diurus oleh KPK sebagaimana yang telah berjalan selama ini," katanya.

Baca Juga: Soal Revisi UU KPK, Joko Anwar: Dear Pak Jokowi, Kenapa Tak Dengar Rakyat?

Rapat paripurna DPR pada 3 September 2019 menyetujui usulan revisi UU yang diusulkan Badan Legislatif (Baleg) DPR yaitu usulan Perubahan atas UU Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK).

Presiden lalu menandatangani surat presiden (surpres) revisi UU tersebut pada 11 September 2019 meski ia punya waktu 60 hari untuk mempertimbangkannya.

DPR dan pemerintah lalu mempercepat pembahasan revisi UU KPK no 30/2002 agar dapat selesai pada 23 September 2019. Badan Legislatif (Baleg) DPR menegaskan tidak memerlukan masukan masyarakat maupun KPK dalam pembahasan RUU KPK tersebut. Badan Legislasi (Baleg) DPR sudah rapat dengan Menkumham Yasonna H Laoly pada Kamis  malam dan selanjutnya pembahasan akan dilanjutkan di panitia kerja (panja).

Tim Pantau
Editor
Bagaskara Isdiansyah
Penulis
Bagaskara Isdiansyah
Category
Nasional

Berita Terkait: