Pantau.com - Pengamat komunikasi politik Universitas Mercu Buana, Dr. Afdal Makkuraga, M.Si menyampaikan, partai politik jangan menyandera Presiden Joko Widodo (Jokowi) ketika menentukan menteri yang akan masuk dalam struktur kabinetnya.
"Sekalipun presiden lebih banyak memilih dari kalangan profesional, sebaiknya partai politik mendukung langkah itu, bukan menyandera pilihan presiden," kata Afdal di Jakarta, Kamis, 11 Juli 2019.
Baca juga: Pandangan JK Terkait Rebutan Jatah Kursi Menteri Partai Koalisi Jokowi
Afdal mengatakan, Jokowi lebih leluasa memilih calon menterinya karena ia akan memimpin pada periode kedua. Tidak seperti kepemimpinan pertamanya, lanjut Afdal, presiden tentunya sedikit banyaknya memiliki beban elektoral serta harus menjaga koalisi untuk memastikan pemenang pilpres periode selanjutnya.
"Ketika itu suara parpol koalisi harus diakomodasi, tetapi setelah periode kedua Presiden Jokowi tak lagi ikut pilpres, seharusnya dia lebih bebas memilih menteri," ujarnya.
Baca juga: Ini Kata Megawati Soal Hak Prerogatif Jokowi Tentukan Kursi Menteri
Meski lebih leluasa, menurut Afdal masih ada peluang bagi partai politik untuk memaksa presiden memberikan jatah menteri. "Contohnya, kalau presiden memilih dari kalangan profesional saja, nanti apa-apa program presiden 'disandera' saat masuk ke DPR, karena tidak dapat jatah menteri," jelasnya.
Afdal menilai, presiden tidak mungkin tidak mengalokasikan jatah menteri dari politisi parpol, namun setidaknya partai politik memberikan keleluasaan kepada Jokowi untuk menentukan naman-nama dan proporsi menteri yang akan diambil baik dari parpol maupun profesional.
- Penulis :
- Sigit Rilo Pambudi
