Pantau Flash
Catat! Ada Denda Rp300 Ribu Jika Anda ‘Ngasal’ Kendarai GrabWheels
LAN: 37 Persen ASN Punya Latar Belakang Pendidikan Tak Sesuai Kompetensi
Saddil Ramdani Pamit dari Pahang FA
Chandra Hamzah Akan Pimpin BUMN Sektor Perbankan
Defisit APBN Melebar Mencapai 1,80 Persen di Oktober 2019

Keputusan Kenaikan Iuran BPJS Masih Menunggu Peraturan Presiden

Keputusan Kenaikan Iuran BPJS Masih Menunggu Peraturan Presiden Data BPJS Kesehatan (Foto: Instagram/BPJS Kesehatan)

Pantau.com - Penyesuaian iuran peserta BPJS belum ditentukan apakah akan naik atau tidak. Direktur Keuangan dan Investasi BPJS Kesehatan Kemal Imam Santoso mengatakan keputusan itu masih menunggu hasil kebijakan Presiden melalui Peraturan Presiden (PP).

"Untuk iuran seperti saat ini telah diusulkan sedang menunggu PP terkait penyesuaian itu," kata Kemal di Nganjuk, Jawa Timur, Jumat (20/9/2019).

Diakuinya, rencana kenaikan iuran BPJS itu memang mendapat reaksi yang berbeda-beda, namun dirinya memastikan hal itu juga sudah dibahas dan dipikirkan oleh lembaga terkait. "Hal ini saya kira banyak dibahas dan dipikirkan oleh lembaga, kementerian terkait. Kemudian, apabila masyarakat merasa tidak mampu ada mekanisme sebagai penerima bantuan iuran," kata dia.

Baca juga: Ngotot Naikkan Iuran BPJS, Kemenkeu: PP 86 Mengatur Mengenai Sanksi

Ia juga menegaskan, dalam membahas terkait dengan BPJS Kesehatan, negara hadir untuk memberikan jaminan dalam memberikan bantuan kepada keluarga tidak mampu.

"Sepanjang memenuhi kriteria tidak mampu, masyarakat tidak perlu resah bahwa jaminan terus berjalan, tidak ada yang terhenti. Mau mengirim surat monggo, sepanjang keanggotaan aktif tetap dijamin," ujar dia.

Disinggung terkait dengan waktu untuk rencana kenaikan iuran itu, ia menegaskan BPJS Kesehatan tidak dalam posisi yang menentukan.

"BPJS Kesehatan tidak dalam posisi yang menentukan mengenai kapan akan dilakukan. Dalam penyesusunan tetap memberikan masukan, memberikan data, memberikan analisa lain, tapi tidak pada posisi yang menentukan," kata dia.

Baca juga: Kementerian Keuangan Tolak Tambal Defisit BPJS Kesehatan dari Dana Daerah

Pemerintah berencana menaikkan iuran program JKN BPJS Kesehatan sebesar 100 persen untuk menutup defisit JKN.

Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo di Jakarta mengatakan, rencananya, kenaikan iuran itu akan dilakukan mulai 1 Januari 2020. Namun, hal ini berlaku hanya untuk kelas I dan kelas II, dimana kelas I dari sebelumnya Rp80 ribu jadi Rp160 ribu dan kelas II dari sebelumnya Rp51 ribu menjadi Rp110 ribu. Untuk kelas III, masih ditunda setelah rencana kenaikan ditolak Komisi IX dan XI DPR.

Keputusan kenaikan iuran BPJS Kesehatan tersebut hingga kini masih harus menunggu kebijakan Presiden. Pada tahun ini, defisit BPJS Kesehatan diproyeksikan mencapai Rp32,8 triliun. Diprediksi, angka ini akan terus naik bila tidak ada kebijakan pembenahan salah satunya kenaikan iuran

Tim Pantau
Editor
Widji Ananta
Penulis
Lilis Varwati
Category
Ekonomi

Berita Terkait: