Pantau Flash
Perkembangan Fintech Buat Bank-bank di China Pangkas Karyawan
Pengamat: Jika Tolak Pimpinan Baru, Pegawai KPK Sama Saja Berpolitik
Amerika Serikat Janji Tak Naikkan Tarif Mobil Jepang
Indonesia Hancurkan Filipina 4-0 di Kualifikasi Piala Asia U-16
Utang Luar Negeri Indonesia di Akhir Juli Naik 10,3 Persen

KPK Periksa Gubernur Jateng Ganjar Pranowo Terkait Kasus e-KTP

Headline
KPK Periksa Gubernur Jateng Ganjar Pranowo Terkait Kasus e-KTP ilustrasi (Foto: Pantau.com/Yusuf Fadillah)

Pantau.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dalam penyidikan kasus tindak pidana korupsi pengadaan paket penerapan paket penerapan KTP-elektronik (eKTP), Jumat (10/5/2019).

Ganjar yang juga mantan anggota DPR RI itu diperiksa sebagai saksi untuk tersangka anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golangan Karya Markus Nari (MN).

"Nanti ya," kata Ganjar saat tiba di gedung KPK, Jakarta, Jumat (10/5/2019).

Baca juga: Terungkap, Ini Alasan Ganjar Minta Diperiksa KPK Usai Pencoblosan

Selain Ganjar, KPK juga memanggil satu saksi lainnya untuk tersangka Markus Nari, yaitu Bupati Morowali Utara Sulawesi Tengah Aptripel Tumimomor.

Markus Nari telah ditetapkan sebagai tersangka dalam dua kasus terkait eKTP, yakni diduga dengan sengaja mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana korupsi pengadaan paket penerapan Kartu Tanda Penduduk berbasis nomor induk kependudukan secara nasional (eKTP) tahun 2011-2012 pada Kementerian Dalam Negeri dengan terdakwa Irman dan Sugiharto di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Selain itu, Markus Nari juga diduga dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan dugaan tindak pidana korupsi terhadap Miryam S Haryani dalam kasus indikasi dengan memberikan keterangan tidak benar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada persidangan.

Atas perbuatannya tersebut, Markus Nari disangkakan melanggar Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Kedua, KPK juga menetapkan Markus Nari sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi pengadaan paket penerapan Kartu Tanda Penduduk berbasis Nomor Induk Kependudukan secara nasional (eKTP) 2011-2013 pada Kemendagri.

Baca juga: Ganjar Kembali Diperiksa KPK, Sudirman Said Angkat Bicara

Markus Nari disangka melanggar pasal 2 ayat (1) atau pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Share this Post:
Tim Pantau
Sumber Berita
Antara
Editor
Sigit Rilo Pambudi
Penulis
Sigit Rilo Pambudi
Category
Nasional

Berita Terkait: