Forgot Password Register

Headlines

KPU Diminta Rinci Soal Penggunaan Fasilitas Negara Capres Petahana

KPU Diminta Rinci Soal Penggunaan Fasilitas Negara Capres Petahana ilustrasi (Foto: Pantau.com/Yusuf Fadillah)

Pantau.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebaiknya segera membuat aturan yang rinci dan limitatif mengenai batasan penggunaan fasilitas negara oleh calon presiden petahana, kata Direktur Eksekutif Lembaga Analisa Konstitusi dan Negara (LASINA) Tohadi.

Hal itu diungkapkan Tohadi di Jakarta, Kamis (14/3/2019), untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 10/PUU-XVII/2019 tanggal 13 Maret 2019.

Baca juga: Ketua KPU: Ada Upaya Hacker Dalam dan Luar Negeri Serang Sistem IT KPU

Misalnya, kata Tohadi, kalau capres petahana menggunakan pesawat atau mobil kepresidenan ketika akan berkampanye apakah termasuk penggunaan fasilitas negara atau tidak.

"Sebab, pada sisi lain pesawat atau mobil kepresidenan itu terkait protokoler keamanan kepresidenan," ujarnya.

Tohadi mengatakan akan berbeda jika capres petahana menggunakan istana kepresidenan sebagai tempat kampanye yang sangat jelas termasuk penggunaan fasilitas negara yang dilarang.

"Hal-hal seperti ini harus diatur secara tegas oleh KPU," ujar Tohadi.

Pada Rabu, 13 Maret 2019, MK memutuskan ketentuan bahwa presiden dan wakil presiden mempunyai hak melaksanakan kampanye sebagaimana diatur dalam Pasal 299 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tidak bertentangan dengan UUD 1945.

Putusan itu sekaligus menegaskan bahwa presiden dan wakil presiden petahana tidak harus cuti untuk berkampanye.

Namun demikian, Mahkamah menyatakan agar diberlakukan pembatasan kepada capres petahana dalam berkampanye sehingga tidak menyalahgunakan kedudukannya sebagai petahana.

Baca juga: Ketua KPU Harap Masyarakat Jadi Agen Sosialisasi Pemilu

"Capres petahana dituntut agar cermat memilih hari atau waktu melaksanakan kampanye sehingga tidak melanggar kewajiban dan atau larangan yang ditentukan dalam undang-undang. Ini batasan yang diingatkan Mahkamah kepada capres petahana," ujar Tohadi.

Share :
Komentar :

Terkait

Read More