Forgot Password Register

Lobi Amerika, CIPS: Diterima atau Tidak Pemerintah Harus Antisipasi

Lobi Amerika, CIPS: Diterima atau Tidak Pemerintah Harus Antisipasi Pelabuhan Tanjung Priok (Foto:Istimewa)

Pantau.com - Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) menilai, pemerintah perlu melobi pemerintah Amerika Serikat terkait potensi pencabutan fasilitas "generalized system of preference" (GSP) yang selama ini diterima sejumlah komoditas RI.

"Pemerintah harus dapat melobi Amerika Serikat agar Indonesia dapat mengekspor produknya dengan fasilitas GSP. Tanpa keringanan bea masuk, harga jual produk Indonesia akan tinggi di pasar Amerika Serikat," kata Novani Karina Saputri, peneliti CIPS dalam rilisnya, Jumat (13/7/2018).

Menurut Novani, neraca perdagangan Indonesia sedang defisit dan dikhawatirkan akan memburuk dengan pencabutan GSP. Untuk itu, ujar dia, strategi bebas bea yang akan ditawarkan pemerintah diharapkan bisa menjadi solusi untuk keberlanjutan GSP terhadap Indonesia.

Baca juga: Sebelum Dicabut, Industri Nasional Harus Optimalkan GSP dari Amerika Serikat

"Diterima atau tidaknya strategi bebas bea masuk yang akan diajukan pemerintah harus diantisipasi sedini mungkin. Salah satunya dengan peningkatkan kualitas barang ekspor," jelasnya.

Ia mencemaskan bahwa produk Indonesia bakal menjadi tidak kompetitif terhadap produk ekspor negara lain yang masih menikmati fasilitas GSP, yang juga akan berdampak kepada nilai ekspor Indonesia.

Pemerintah mendorong industri nasional yang belum memanfaatkan skema generalized system of preferences (GSP) yang ditetapkan Amerika Serikat, dapat mengoptimalkannya.

GSP merupakan kebijakan untuk memberikan keringanan bea masuk terhadap impor barang-barang tertentu dari negara-negara berkembang.

"Jadi, produk-produk yang GSP-nya belum termanfaatkan, perlu kita sosialisasikan dan dorong supaya dimanfaatkan secara maksimal," kata Airlangga Hartarto, Menteri Perindustrian  di Jakarta, Kamis (12/7/2018).

Komoditas nasional yang memiliki keunggulan untuk masuk ke pasar AS, antara lain sayuran, bahan mentah agrikultur, perkayuan, stainless steel, karet, alas kaki, tekstil dan pakaian, serta barang konsumen.

Saat ini, Presiden AS Donald Trump tengah mengkaji kebijakan GSP tersebut karena dinilai membuat neraca perdagangan Negeri Paman Sam itu defisit. Program ini telah berlangsung sejak 1976, tetapi sempat dihentikan pada 2013 dan kembali diberlakukan pada Juni 2015.

Menurut Airlangga, pemerintah AS selalu meninjau ulang skema GSP secara periodik dalam kurun tiga tahun sekali. Tahun ini, Trump akan mengevaluasi sekitar 124 produk ekspor asal Indonesia, termasuk tekstil, plywood, kapas, serta beberapa hasil perikanan seperti udang dan kepiting.

Baca juga: BKPM Sadar Pelemahan Rupiah Berimbas ke Penanaman Investasi

Evaluasi itu dilakukan guna menentukan produk apa saja yang masih layak menerima GSP. Apabila hasil dari evaluasi tersebut merekomendasikan Indonesia tidak lagi berhak atas fasilitas GSP, maka manfaat program tersebut yang sudah diterima Indonesia akan dihapuskan segera setelah rekomendasinya ditandatangani Trump sekitar November 2018 sampai awal tahun 2019.

Tahun 2011, Indonesia adalah satu dari lima negara yang menikmati manfaat terbesar dari GSP AS, selain India, Thailand, Brasil, dan Afrika Selatan. Namun, sejak April lalu, AS mempertimbangkan ulang pemberian fasilitas itu untuk Indonesia dan India, terutama dari sudut pandang akses produk mereka di dua negara tersebut.

Menperin meminta pelaku industri di dalam negeri tidak khawatir dengan kondisi tersebut. 

"Komunikasi kami terus berjalan dengan Pemerintah AS. Pemerintah Indonesia juga akan melakukan sosialisasi terhadap eksportir kita yang produknya masuk ke dalam lingkup GSP," paparnya.

Share :
Komentar :

Terkait

Read More