Pantau - Pemerintah Indonesia diminta merespons kebijakan tarif baru Presiden AS, Donald Trump, dengan strategi diplomasi dagang yang cerdas dan terukur.
Desakan itu datang dari Anggota Komisi XI DPR RI Muhammad Kholid. Ia menegaskan, Indonesia tidak boleh terjebak dalam retaliasi alias balas dendam perdagangan yang justru bisa merugikan perekonomian nasional.
Sebagai solusinya, ia mendorong pemerintah untuk mengutamakan diplomasi dagang, baik secara bilateral maupun multilateral bersama negara-negara lain yang terdampak kebijakan tersebut.
Diketahui, retaliasi perdagangan adalah tindakan pembalasan yang dilakukan oleh suatu negara terhadap negara lain sebagai tanggapan atas kebijakan perdagangan yang merugikan kepentingan perdagangan negara tersebut. Hal ini diatur dalam kerangka WTO melalui Pasal 22 Dispute Settlement Understanding (DSU).
Baca juga: Rupiah Bangkit Manfaatkan Celah Sentimen Negatif pada Dolar AS
“Indonesia harus menegosiasikan kembali skema Generalized System of Preferences (GSP) dan berbagai hambatan non-tarif agar tetap bisa mengakses pasar Amerika Serikat. Selain itu, kita perlu segera menyiapkan diversifikasi ekspor ke kawasan seperti Eropa, Afrika, Timur Tengah, dan negara-negara BRICS, karena lanskap rantai pasokan, perdagangan, dan investasi global akan berubah pasca kebijakan tarif Trump,” ujar Kholid dalam keterangan tertulis yang dterima di Jakarta, Minggu (6/4/2025).
Politisi Fraksi PKS ini, lebih lanjut, menyoroti dampak kebijakan tarif Trump terhadap industri padat karya di Indonesia. Dengan Amerika Serikat sebagai salah satu mitra dagang utama dan surplus perdagangan Indonesia terhadap AS mencapai 16,8 miliar dolar AS, kebijakan ini bisa memukul industri yang bergantung pada pasar AS.
“Ekspor Indonesia ke Amerika Serikat mencakup tekstil, garmen, mebel, elektronik, dan machinery tools terkait otomotif. Kita perlu menyiapkan skema fiskal untuk melindungi industri padat karya yang terdampak langsung, serta mengantisipasi risiko lay off atau PHK massal,” ungkap Anggota DPR RI Dapil Jawa Barat VI yang meliputi Kota Depok Kota Bekasi itu.
Kholid juga mengingatkan, selain dampak perdagangan langsung, perang dagang ini bisa memicu aliran modal keluar (capital outflow) dan tekanan terhadap nilai tukar rupiah. Oleh karena itu, pemerintah harus menyiapkan langkah mitigasi di sektor keuangan.
Baca juga: Eskalasi Perang Dagang Paksa Rupiah Keok Tembus Level Psikologis 16.400
“Transmisi dampak perang dagang tidak hanya terjadi melalui jalur perdagangan, tetapi juga melalui pasar keuangan. Potensi keluarnya modal asing harus diantisipasi agar tidak memperburuk tekanan terhadap rupiah,” imbuh jebolan FEB UI ini.
Sebagai langkah konkret, Kholid mendorong pemerintah untuk segera menyusun strategi mitigasi yang komprehensif agar ekonomi nasional tetap stabil di tengah ketidakpastian global.
- Penulis :
- Ahmad Munjin
- Editor :
- Ahmad Munjin
