Pantau.com - Dalam jangka panjang, seluruh kebijakan, prioritas maupun upaya pembenahan tersebut memiliki target untuk mewujudkan Indonesia menjadi negara dengan tingkat ekonomi maju.
Melalui pidato pelantikannya, Presiden Joko Widodo menyatakan harapan bahwa Indonesia bisa keluar dari jebakan pendapatan kelas menengah pada tahun 2045.
Dalam periode itu, Indonesia menjadi negara maju dengan pendapatan menurut hitung-hitungan Rp320 juta per kapita per tahun atau Rp27 juta per kapita per bulan.
Baca juga: Presiden Jokowi Bermimpi PDB Indonesia Capai 7 Triliun Dolar AS Pada 2045
Selain itu, Produk Domestik Bruto bisa mencapai tujuh triliun dolar AS dengan Indonesia masuk lima besar ekonomi dunia dan kemiskinan mendekati nol persen.
Pemerintah, menurut Jokowi, sudah menghitung-hitung, mengkalkulasi, dan menyatakan bahwa target tersebut sangat masuk akal dan memungkinkan untuk dicapai.
Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Rusli Abdullah menilai syarat untuk keluar dari jebakan pendapatan kelas menengah adalah menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan merata.
Menurut dia, pertumbuhan ekonomi yang tinggi diperlukan untuk mencapai pendapatan per kapita yang masuk pada klasifikasi negara maju.
"Sedangkan pemerataan diperlukan agar pertumbuhan ekonomi yang tinggi tersebut bisa dirasakan oleh semua lapisan masyarakat," kata Rusli menanggapi pidato pelantikan Presiden Joko Widodo.
Baca juga: Jokowi Tertarik Berpartisipasi Pembangunan Infrastruktur di Eswatini
Ia menyampaikan pemerataan dapat dilakukan dengan pemberian akses pendidikan, kesehatan, dan ekonomi (modal) kepada masyarakat menengah ke bawah dan akses politik.
Syarat lainnya, lanjut dia, yakni meningkatkan kualitas SDM yang sudah dilakukan pemerintah melalui pemberian beasiswa maupun kartu prakerja.
Kemudian, Rusli mengatakan, pemberantasan korupsi dan reformasi birokrasi secara berkelanjutan harus menjadi perhatian pemerintah kedepan.
Namun, tidak ada hal lain yang dapat dilakukan saat ini selain menjaga dan mengawal agar berbagai janji politik tersebut tidak hanya sekedar mimpi di siang bolong.
Seluruh niat baik itu tidak boleh mentah dalam tataran implementasi dan tidak mengorbankan hal-hal krusial lainnya seperti kelestarian lingkungan serta penegakkan hukum dan HAM.
rn- Penulis :
- Nani Suherni
