Pantau Flash
Bank Dunia Prediksi Ekonomi Indonesia Tumbuh di 2020
Ma'ruf Amin Minta Menag Sempurnakan Lagi PMA Majelis Taklim
5 Klub Perebutkan 2 Tiket Sisa ke 16 Besar Liga Champions
Patung Bung Karno Diresmikan di Stasiun Blitar
Hati-hati! KM 40-86 Tol Cipali Rawan Kecelakaan

Pembahasan RUU KUHP Selesai: Kepala Desa Bisa Polisikan Pelaku Kumpul Kebo

Pembahasan RUU KUHP Selesai: Kepala Desa Bisa Polisikan Pelaku Kumpul Kebo Ilustrasi (Foto: Pantau.com/Amin H. Al Bakki)

Pantau.com - Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) telah menyelesaikan pembahasan dan perumusan RUU tersebut, dan tinggal menyempurnakan penjelasan beberapa pasal di dalamnya.

"Kami pada Minggu (15/9) malam telah menyelesaikan pembahasan dan perumusan RUU KUHP. Kalau urusan politik hukum dan substansinya sudah selesai, tinggal menyempurnakan beberapa penjelasan pasal," kata anggota Pansus RUU KUHP Arsul Sani di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (16/9/2019).

Baca Juga: Fraksi PKS: Kami, PKB, PPP, dan PAN Mengusulkan LGBT Dipidana!

Ia mengatakan, ada beberapa pasal sebagai bentuk sebuah politik hukum, fraksi-fraksi di DPR menginginkan ada "pagar" dalam penjelasan di RUU KUHP itu agar tidak menjadi pasal karet.

Arsul mencontohkan pasal-pasal terkait delik kesusilaan, perzinaan, kumpul kebo, dan perbuatan cabul termasuk yang melibatkan sesama jenis.

"Ini kita beri batasan, misalnya terkait perzinaan, kumpul kebo dan hidup bersama, disepakati merupakan delik aduan. Namun yang mengadu diperluas, kalau KUHP saat ini yang bisa mengadukan hanya suami atau istri, namun saat ini diperluas menjadi orang tua dan anaknya," ungkapnya.

Khusus untuk pasal yang mengatur soal kumpul kebo, Fraksi PPP mengusulkan agar Kepala Desa bisa melaporkan jika ada perzihanan yang dilakukan bukan terikat suami istri. Menurutnya, hal itu dilakukan agar tak ada lagi tidakan main hakim sendiri atau penghakiman sosial oleh masyrakat yang memergoki kumpul kebo.

"Kalo yang perzinaan hanya keluarga. Argumentasinya apa? Kok boleh gitu lho? Kalo perzinaan itu dianggap ada damage itu adalah family atau individual damage. Tapi kalo kumpul kebo, itu ada social damage. Masy sekitarnya itu ikut dirugikan. Kalo di islam, kalo ada orang berzina terus menerus, malaikat itu gamau menyapa 40 rumah yang ada di sekitar situ, kiri kanan depan belakang, begitu katanya," tuturnya.

"Justru itu untuk mencegah penghakiman sosial. Coba kalo ga ada pasal itu, diselesaikan sendiri, dipersekusi. Kalo ini mau dipersekusi kan polisinya bisa nindak 'eh lu ga boleh main hakim sendiri, ada aturannya ini, pasal itu'," tandasnya.

Baca Juga: DPR Sebut RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Tersandera RKUHP, Maksudnya?

Adapun Pasal mengenai dengan Kumpul Kebo terdapat dalam Pasal 419 tentang Perzinaan. Isinya sebagai berikut;

(1) Setiap Orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Kategori II.

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan suami, istri, Orang Tua atau anaknya.

(3) Terhadap pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku ketentuan Pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 31.

(4) Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan di sidang pengadilan belum dimulai.


Tim Pantau
Editor
Adryan Novandia
Penulis
Bagaskara Isdiansyah
Category
Nasional

Berita Terkait: