Pantau Flash
BI Prediksi Turis Muslim Akan Capai 158 Juta Orang Tahun Depan
Utang Luar Negeri Indonesia Menjadi 395,6 Miliar Dolar AS
Tol Terpeka Digratiskan Selama Sebulan
Tol Terpeka Diklaim Jadi Jalur Produktif Pulau Sumatera-Jawa
Rupiah Menguat 20 Poin, Kini di Angka Rp14.058-14.120

Perempuan Bangladesh Tak Perlu Cantumkan Kata Perawan di Akte Pernikahan

Perempuan Bangladesh Tak Perlu Cantumkan Kata Perawan di Akte Pernikahan Keputusan pengadilan tinggi di Bangladesh adalah kata perawan diganti menjadi belum menikah. (Foto: Flickr/Mohammad Hasan via ABC News)

Pantau.com - Dalam keputusan yang dianggap bersejarah, Pengadilan Tinggi di Bangladesh memutuskan bahwa perempuan di negeri itu tidak perlu lagi mencantumkan kata "perawan" di akte pernikahan.

Kata Perawan Dalam Akte Pernikahan;

1. Sebelumnya perempuan di Bangladesh harus menyatakan diri perawan, janda (mati) atau cerai.

2. Pengacara mengatakan kata perawan melanggar hak pribadi seseorang

3. Kata itu sekarang diganti menjadi 'belum menikah' dan juga berlaku untuk pria

Melansir ABC News, Rabu (28/8/2019), keputusan dikeluarkan setelah pertarungan hukum selama lima tahun yang dilancarkan oleh kelompok aktivis yang berusaha melindungi hak-hak perempuan dan kemungkinan mereka dipermalukan.

Sebelumnya UU Pernikahan di Bangladesh, mengharuskan wanita untuk mencantumkan status diri mereka di akte pernikahan apakah mereka "kumari" yang berarti perawan, janda (mati) atau sudah bercerai.

Baca juga: Pengungsi Rohingya Pilih Bunuh Diri daripada Tak Dapat Hak di Myanmar

Namun dalam keputusannya hari Minggu lalu, Pengadilan Tinggi memutuskan agar pemerintah mengganti kata "kumari" dengan kata "belum menikah". Menurut keputusan terbaru ini, calon suami juga harus menulis status mereka sebelum menikah apakah belum pernah menikah, bercerai, atau duda (mati)."

Belum ada keterangan dari pemerintah Bangladesh mengenai keputusan pengadilan dan kapan aturan baru ini akan diberlakukan.

Ainun Nahar Siddiqua, salah satu dari dua pengacara yang terlibat dalam pengajuan kasus ini di tahun 2014 yang meminta perubahan peraturan yang trercantumg dalam UU Perkawinan dan Perceraian Muslim Bangladesh yang disahkan di tahun 1974.

"Keputusan ini memberikan keyakinan bahwa kami bisa berjuang dan menciptakan lebih banyak perubahan bagi perempuan Bangladesh di masa depan," kata Siddiqua dari sebuah lembaga LBH kepada Reuters.

"Kami mengajukan petisi karena menurut kami bertanya apakah seseorang itu perawan atau tidak melanggar hak-hak pribadi seseorang."

Baca juga: Serangan Asam Cuka di India Kian Mengerikan

Mohammad Ali Akbar Sarker, petugas Kantor Catatan Sipil di ibukota Bangladesh Dhaka mengatakan kepada Reuters bahwa petugas seperti dirinya masih menunggu petunjuk dari Kementerian Hukum mengenai perubahan yang dilakukan.

"Saya sudah menyaksikan banyak pernikahan di Dhaka, dan saya sering ditanya mengapa laki-laki tidak perlu mencantumkan status mereka sebelum pernikahan, sementara perempuan harus." kata Sarker.

"Saya selalu mengatakan kepada mereka bukan saya yang membuat aturan tersebut. Sekarang saya kira saya tidak akan lagi mendapat pertanyaan itu."

Tim Pantau
Editor
Widji Ananta
Penulis
Widji Ananta
Category
Internasional

Berita Terkait: