Forgot Password Register

Headlines

Poyuono: BPN dan Koalisi Tak Pro-boikot Pemerintah Adalah Setan Kurap

Poyuono: BPN dan Koalisi Tak Pro-boikot Pemerintah Adalah Setan Kurap Arief Poyuono. (Foto: (Foto: Pantau.com/Rizky Adytia

Pantau.com - Wakil Ketua Umum Gerindra, Arief Poyuono tak henti-hentinya membuat para elite baik Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf maupun Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga gerah dengan pernyataannya. Kali ini Poyuono menyerang rekan satu partainya yang menolak memboikot hasil Pemilu 2019. Bukan hanya rekan separtainya, Waketum Gerindra Poyuono itu juga menyerang elite-elite di Koalisi Prabowo-Sandi.

Poyuono meminta Prabowo-Sandi juga menolak hasil Pileg 2019. Poyuono mengatakan jika teman-temannya yang tidak sepaham dengannya seperti setan kurap yang menyusup di sekitaran Prabowo-Sandiaga.

Baca juga: Poyuono Ajak Tak Bayar Pajak, TKN: Jangan Gaji Anggota DPR Gerindra!

"Kawan-kawan saya di BPN dan Gerindra dan koalisi yang nggak setuju untuk mengajak pemilih Prabowo-Sandi menolak hasil Pilpres dan Pileg 2019 curang yang akan menghasilkan pemerintahan yang nggak sah dan memboikot pemerintahan 2019-2024 hasil pemilu curang dan tidak legitimate karena dihasilkan dari suara-suara setan alas dan bukan dari suara rakyat suara Allah dengan tolak membayar pajak nanti nya, mereka ini semua kayak setan-setan kurap yang selama ini menyusup di sekitaran Prabowo-Sandi ya. Dan suka pada nyolong duit negara," ujar Poyuono melalui pesan singkat yang diterima Pantau.com, Kamis (16/5/2019).

Sebelumnya Poyuono juga membuat pernyataan kontroversi soal ajakannya kepada para pendukung Prabowo untuk menolak membayar pajak karena tidak mengakui pemerintahan hasil Pilpres 2019.

"Tolak bayar pajak kepada pemerintahan hasil Pilpres 2019 yang dihasilkan oleh KPU yang tidak legitimate itu adalah hak masyarakat karena tidak mengakui pemerintahan hasil Pilpres 2019,"ujar Poyuono.

Baca juga: Gara-gara Ocehan Arief Poyuono, Gerindra Minta Maaf ke Demokrat

"Dengan kita menolak bayar pajak dan tidak mengakui pemerintahan yang dihasilkan oleh Pilpres 2019, anggota DPR RI Gerindra dan parpol koalisi tidak perlu ikut membentuk DPR RI 2019-2024, adalah jalan untuk tidak mengakui pemerintahan hasil Pilpres 2019," sambungnya.

Share :
Komentar :

Terkait

Read More