Pantau Flash
Kementan Ekspor Dedak Gandum Cilegon ke 4 Negara Senilai Rp39,6 Miliar
Ekspor Jepang Loyo 10 Bulan Berturut-turut
Soal Brexit: Inggris Bisa Keluar dari Uni Eropa dalam 10 Hari ke Depan
Jelang Duel dengan Petinju Afsel, Daud Yordan Fokus Latih Tanding
Pemerintah Diminta Konsisten Terapkan Aturan IMEI

Sidang Putusan Praperadilan Kivlan, Kuasa Hukum: Semoga Tak Ada Intervensi

Sidang Putusan Praperadilan Kivlan, Kuasa Hukum: Semoga Tak Ada Intervensi Kivlan Zen (tengah) (Foto: Antara/Akbar Nugroho Gumay)

Pantau.com - Pengacara Kivlan Zen, Tonin Tachta optimistis hakim mengabulkan segala gugatan terkait pemeriksaan, penetapan status tersangka dan penahanan Kivlan.

"Semoga tidak ada intervensi," ujar Tonin saat dihubungi di Jakarta, Selasa (30/7/2019).

Namun Tonin mengatakan kliennya tidak hadir dalam sidang putusan dugaan kepemilikan senjata ilegal di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hari ini karena sakit.

“Beliau sedang kurang enak badan kemarin saat ketemu saya tensinya 100/70 jadi beliau sedang saat ini istriahat,” jelas Tonin.

Baca juga: Soal Penangguhan Penahanan Kivlan, Menhan: Saya Tak Ada Kemampuan ke Situ

Tonin menambahkan meskipun Kivlan tak hadir, bukanlah masalah karena apapun putusannya akan tetap ditindaklanjuti penyidik.

"Pak Kivlan kan sudah diwakili oleh para penyidiknya yang hadir di persidangan, jadi enggak perlu hadir karena apapun putusannya diterima maupun ditolak akan tetap ditindaklanjuti oleh penyidik," paparnya.

Sebelumnya Tonin mengatakan penetapan tersangka Kivlan cacat formil karena terdapat beberapa hal diantaranya, termohon yaitu Polda Metro Jaya belum pernah mengungkap dua alat bukti sewaktu menaikkan status Kivlan sebagai tersangka.

"Dalam persidangannya pun polisi tidak memiliki bukti yang kuat, artinya jika ingin melakukan penangkapan harus memiliki minimal dua alat bukti, saya pikir mereka (polisi) tidak memiliki alat bukti yang bisa menetapkan," ujarnya.

Polisi telah menetapkan Kivlan sebagai tersangka kasus dugaan kepemilikan senjata api ilegal. Penetapan tersangka itu berkaitan dengan pengembangan kasus kerusuhan 21-22 Mei 2019. Polisi menjerat Kivlan dengan Undang-Undang Darurat pasal 1 ayat 1 Nomor 12 Tahun 1951 tentang senjata api yang memiliki ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara.

Kivlan kemudian ditahan di Rutan Guntur Polda Metro Jaya sejak 30 Mei 2019 selama 20 hari. Polisi selanjutnya memperpanjang masa penahanan Kivlan selama 40 hari terhitung sejak Selasa, 18 Juni 2019.

Kivlan mengajukan praperadilan untuk menggugat Polda Metro Jaya karena keberatan terhadap status tersangka atas kasus dugaan kepemilikan senjata ilegal.

Baca juga: Sidang Praperadilan, Saksi Beberkan Kejanggalan Kasus Kivlan Zen

Mantan Kastaf Komando Strategi TNI AD itu melalui kuasa hukumnya, Tonin Tachta, memohon majelis hakim untuk menggugurkan status tersangka kliennya karena dinilai cacat prosedur. Permohonan Kivlan tercatat dengan nomor perkara 75/Pid.Pra/PN.JKT.SEL.

Dalam permohonannya, sebanyak empat saksi dan ahli dari pihak Kivlan telah memberikan keterangan dalam sidang. Sementara itu, dua saksi ahli dari Polda Metro Jaya juga sudah memberikan keterangan.

Kivlan juga didampingi oleh Tim Pembela Hukum (TPH) dari Markas Besar Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam sidang praperadilan tersebut.

Tim Pantau
Sumber Berita
Antara
Editor
Sigit Rilo Pambudi
Penulis
Sigit Rilo Pambudi
Category
Nasional