Pantau.com - Protes keras di ibukota Venezuela, Caracas menandai aksi Presiden Nicolas Maduro yang memutuskan hubungan diplomatik dengan Amerika Serikat setelah dianggao berbahaya dan ingin melakukan kudeta di negaranya.
Duta besar Venezuela untuk Suriah Jose Gregorio Biomorgi Muzzatiz menyamakan kejadian saat ini di negaranya dengan situasi di Suriah pada 2011. Terlihat, sambungnya, pada "skenario yang sama".
Melansir Sputnik, Jumat (25/1/2019), meskipun oposisi Venezuela menggunakan istilah-istilah seperti demokrasi, ia menilai oposisi tidak mengakui presiden yang terpilih secara sah dan telah mencalonkan kandidat yang tidak dikenal.
"Banyak (orang]) telah meninggal selama delapan tahun terakhir di Suriah, di mana jumlah kehancurannya sangat besar dan masing-masing dan setiap keluarga telah kehilangan setidaknya satu dari orang-orang terkasihnya. Mereka ingin memaksakan skenario yang sama pada Venezuela, tetapi negara kita akan menang," tegas Muzzatiz.
Baca juga: Pantau Sorot: Venezuela, Negara Kaya Minyak yang Ekonominya 'Terkoyak'
Dia menambahkan bahwa semua lembaga negara di Venezuela bekerja secara rutin dan sesuai dengan model yang diatur.
Seorang pengamat Nader de El-Andari, yang berpendapat bahwa krisis saat ini di Venezuela telah didukung oleh Amerika Serikat, dengan dukungan dari Uni Eropa, sesuai dengan model. Libya dan Suriah.
"Inilah yang terjadi di Libya dan Suriah, dan inilah yang terjadi di Venezuela. Suatu pemerintahan sedang dibuat di luar negeri, dan AS dan Uni Eropa membuat negara-negara lain mulai mengenalinya. Venezuela memiliki banyak kekayaan, dan mereka tertarik pada sumber daya alam," kata Nader de El-Andari.
Kelompok militan yang bermarkas di Lebanon, Hizbullah, pada gilirannya, mengatakan dalam sebuah pernyataan yang diperoleh Sputnik menyatakan sangat mengutuk intervensi AS dan sama sekali menentang upaya kudeta terhadap pemerintah yang sah Venezuela.
"Hizbullah menegaskan kembali dukungannya untuk Presiden Nicolas Maduro dan pemerintah terpilihnya," kata pernyataan itu.
Kelompok itu menekankan bahwa keputusan oleh beberapa negara, termasuk Amerika Serikat, untuk mengakui pemimpin oposisi Guaido sebagai Presiden Venezuela tidak menjadikannya kepala negara yang sah.
"Dunia memahami bahwa tujuan intervensi AS bukan untuk membela demokrasi dan kebebasan, seperti yang diklaim Washington. Tujuan sebenarnya adalah untuk merebut sumber daya negara," pernyataan itu menyatakan.
Sebelumnya, Presiden Venezuela Nicolas Maduro memutuskan hubungan diplomatik dengan Amerika Serikat, menuduhnya berusaha melakukan kudeta di Caracas, sementara Washington, pada gilirannya, mendesak dia untuk mundur.
Baca juga: Ditinggal AS, Presiden Maduro Terima Solidaritas dari Erdogan
Setidaknya dua orang dilaporkan tewas dalam protes kekerasan Rabu lalu terhadap Maduro, yang terjadi di tengah dukungan oposisi untuk Presiden Juan Guaido yang memproklamirkan diri.
Presiden Prancis Emmanuel Macron menyampaikan pidato dalam upacara di Arc de Triomphe di Paris sebagai bagian dari peringatan yang menandai peringatan 100 tahun gencatan senjata 11 November 1918, yang mengakhiri Perang Dunia I, Minggu, 11 November, 2018
Selain AS, Guaido diakui oleh sejumlah negara, termasuk Kanada, Argentina, Brasil, Chili, Kolombia, Kosta Rika, Ekuador, Georgia, Guatemala, Honduras, Panama, Paraguay, dan Peru.
Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov, pada bagiannya, menekankan bahwa peristiwa baru-baru ini di Venezuela merupakan pelanggaran berat terhadap kedaulatan negara dan menyalahkan Amerika Serikat karena ikut campur.
Bahram Qassemi, juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, pada gilirannya menunjukkan bahwa "Iran menentang setiap campur tangan dalam urusan internal Venezuela, serta langkah-langkah ilegal dan tidak konstitusional, seperti percobaan kudeta, dan mendukung pemerintah dan rakyat negara ini. . "
- Penulis :
- Widji Ananta
