Pantau - Dua fraksi di DPR RI secara terang-terangan menolak wacana kenaikan gaji bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam RAPBN 2024. Kedua fraksi tersebut adalah Fraksi Partai Golkar dan PKB.
Perwakilan dari Fraksi Partai Golkar, Dave Akbarshah Laksono menilai, kenaikan gaji PNS akan berdampak pada inflasi negara.
Selain itu, Dave juga meminta pemerintah melakukan evaluasi target inflasi pada 2024 yang ditargetkan sebesar 1,5 sampai 3,5 persen.
Baca Juga: MenPAN-RB Azwar Anas Usul ke Menkeu Sri Mulyani Gaji PNS Naik
“Terlebih pada 2024 nanti, akan berlangsung pesta demokrasi Pemilu serentak serta wacana kenaikan gaji PNS berpotensi meningkatkan laju inflasi secara nasional,” ujar Dave dalam rapat paripurna DPR RI, Selasa (23/5/2023).
Hal yang sama juga diungkapkan perwakilan Fraksi PKB, Abdul Wahid. Bahkan, ia meminta agar pemerintah mengevaluasi remunerasi atau perombakan tunjangan kinerja para PNS.
“Untuk belanja pegawai Fraksi PKB meminta pemerintah agar mengevaluasi sistem remunerasi pada kementerian atau lembaga, karena masih belum efektif meminimalisir aksi korupsi dan sejenisnya,” tegas Wahid.
Baca Juga: Enak Betul, Jam Kerja PNS Kini Dipangkas Tak Lagi 8 Jam per Hari
Sebelumnya, Dirjen Anggaran Kemenkeu Isa Rachmatarwata menekankan, tidak akan ada kenaikan gaji PNS di tahun ini.
"Sedangkan di 2024 masih belum ditentukan karena RAPBN masih dalam tahap awal pembahasan," ungkapnya.
Perwakilan dari Fraksi Partai Golkar, Dave Akbarshah Laksono menilai, kenaikan gaji PNS akan berdampak pada inflasi negara.
Selain itu, Dave juga meminta pemerintah melakukan evaluasi target inflasi pada 2024 yang ditargetkan sebesar 1,5 sampai 3,5 persen.
Baca Juga: MenPAN-RB Azwar Anas Usul ke Menkeu Sri Mulyani Gaji PNS Naik
“Terlebih pada 2024 nanti, akan berlangsung pesta demokrasi Pemilu serentak serta wacana kenaikan gaji PNS berpotensi meningkatkan laju inflasi secara nasional,” ujar Dave dalam rapat paripurna DPR RI, Selasa (23/5/2023).
Hal yang sama juga diungkapkan perwakilan Fraksi PKB, Abdul Wahid. Bahkan, ia meminta agar pemerintah mengevaluasi remunerasi atau perombakan tunjangan kinerja para PNS.
“Untuk belanja pegawai Fraksi PKB meminta pemerintah agar mengevaluasi sistem remunerasi pada kementerian atau lembaga, karena masih belum efektif meminimalisir aksi korupsi dan sejenisnya,” tegas Wahid.
Baca Juga: Enak Betul, Jam Kerja PNS Kini Dipangkas Tak Lagi 8 Jam per Hari
Sebelumnya, Dirjen Anggaran Kemenkeu Isa Rachmatarwata menekankan, tidak akan ada kenaikan gaji PNS di tahun ini.
"Sedangkan di 2024 masih belum ditentukan karena RAPBN masih dalam tahap awal pembahasan," ungkapnya.
- Penulis :
- Aditya Andreas
