Pantau - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Abdullah Azwar Anas mengakui temukan tunjangan kinerja (tukin) Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang jomplang.
Untuk itu, ia akan mengatur tentang tukin seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN), termasuk PNS. Hal ini mengingat tukin ASN antar satu instansi begitu berbeda.
"Kemarin lagi kita bahas bagaimana bisa diatur supaya tidak terlalu jomplang," ujar Azwar saat dijumpai di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (19/6/2023).
Azwar mencontohkan, ada tukin camat di suatu wilayah sebesar Rp2 juta. Namun, juga ada yang sampai mencapai Rp80 juta.
Ia mengemukakan, hal ini disebabkan oleh hasil audit laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan perbedaan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).
"Karena memang PAD setiap daerah berbeda-beda, maka ada satu daerah yang PAD tinggi. Misalnya, ada daerah yang PAD-nya 4 triliun, dengan daerah yang PAD-nya cuma 600 juta tentu tunjangannya berbeda," ujarnya.
Maka dari itu, menurutnya, perlu ada perubahan dasar penghitungan tukin. Salah satunya, dengan menambah komponen pertimbangan, di antaranya kenaikan presentase indikator reformasi birokrasi (RB) tematik.
"Sekarang akan kita tambah, kalau selama ini RB hanya 2 persen kita usulkan indikator RB tematik itu 30 persen jadi pertimbangan," tegasnya.
Untuk itu, ia akan mengatur tentang tukin seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN), termasuk PNS. Hal ini mengingat tukin ASN antar satu instansi begitu berbeda.
"Kemarin lagi kita bahas bagaimana bisa diatur supaya tidak terlalu jomplang," ujar Azwar saat dijumpai di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (19/6/2023).
Azwar mencontohkan, ada tukin camat di suatu wilayah sebesar Rp2 juta. Namun, juga ada yang sampai mencapai Rp80 juta.
Ia mengemukakan, hal ini disebabkan oleh hasil audit laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan perbedaan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).
"Karena memang PAD setiap daerah berbeda-beda, maka ada satu daerah yang PAD tinggi. Misalnya, ada daerah yang PAD-nya 4 triliun, dengan daerah yang PAD-nya cuma 600 juta tentu tunjangannya berbeda," ujarnya.
Maka dari itu, menurutnya, perlu ada perubahan dasar penghitungan tukin. Salah satunya, dengan menambah komponen pertimbangan, di antaranya kenaikan presentase indikator reformasi birokrasi (RB) tematik.
"Sekarang akan kita tambah, kalau selama ini RB hanya 2 persen kita usulkan indikator RB tematik itu 30 persen jadi pertimbangan," tegasnya.
- Penulis :
- Aditya Andreas
