Pantau - Anggota Komisi VI DPR RI, Darmadi Durianto meminta program Bansos disalurkan melalui BUMN agar lebih efektif, tepat sasaran, dan tidak dijadikan alat politik.
Menurutnya, penyaluran Bansos yang mencapai Rp400 triliun tersebut telah menjadi instrumen penting dalam menopang keberlangsungan hidup masyarakat kelas bawah.
"Bansos adalah amanah UUD 1945. Negara punya kewajiban memastikan rakyatnya tidak ada yang kekurangan dalam hal bahan pokok, termasuk rakyat kecil," kata Darmadi dalam keterangan persnya, Kamis (4/1/2024).
"Kalau dihapus, program itu bukan pilihan yang bijak. Justru hanya akan menambah beban baru bagi negara nantinya,” lanjutnya.
Darmadi mengatakan, program Bansos memerlukan mekanisme pengawasan yang kuat dari legislatif, karena menyangkut uang rakyat. Salah satunya, melalui pembentukan Panja Efektivitas Penyaluran Bansos.
“Sudah jadi tanggung jawab kami selaku wakil rakyat memastikan bahwa program tersebut benar-benar tepat sasaran,” ungkapnya.
Oleh karena itu, ia berharap dengan dibentuknya Panja, maka akan lebih mudah dalam mengawasi distribusi terhadap empat program bantuan pangan yang tengah berjalan agar tidak diselewengkan pihak tertentu.
- Penulis :
- Aditya Andreas
