Pantau - Calon Wakil Presiden (Cawapres) didesak untuk menghadirkan strategi dan solusi kebijakan efektif di sektor energi untuk mengatasi tantangan berbagai aspek teknis, finansial, dan regulasi dalam Debat Keempat Pilpres 2024 di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Minggu (21/1/2024).
Desakan tersebut datang dari Ketua Umum Purnomo Yusgiantoro Center (PYC) Filda Citra Yusgiantoro. Ia menyebutkan, target pemerintah mempensiunkan 27 Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batu bara dengan total kapasitas 17 ribu MW hingga tahun 2030.
“Ini sebagai bagian dari transisi menuju Net Zero Emission (NZE) dan menjadi tantangan besar bagi Indonesia,” kata Filda dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Minggu (21/1/2024).
Hal itu diungkapkan Filda menanggapi jadwal Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia menggelar debat Cawapres malam nanti.
Debat keempat yang menghadirkan 3 Cawapres, Muhaimin Iskandar, Gibran Rakabuming Raka, dan Mahfud MD, mengusung tema Pembangunan Berkelanjutan, Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup, Energi, Pangan, Agraria, Masyarakat Adat, dan Desa.
“Para kandidat Cawapres harus menyampaikan secara eksplisit strategi dan solusi pembiayaan transisi energi berkeadilan. Ini penting,” ungkap dia.
Menurutnya, sebagai calon pemimpin, ketiga kandidat wajib menjelaskan secara rinci rencana penurunan emisi global dan transisi energi yang tidak hanya mengikuti tren negara-negara lain.
Sesuai Visi Misi, pasangan Calon Presiden (Capres) Ganjar Pranowo dan Calon Wakil Presiden (Cawapres) Mahfud MD meningkatkan porsi energi baru terbarukan (EBT) pada sistem kelistrikan nasional antara 25 persen hingga 30 persen pada tahun 2029.
Visi Misi Ganjar-Mahfud itu tertuang dalam lembaran resmi yang disampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia, pada 19 Oktober 2023. Pasangan Ganjar-Mahfud ingin memanfaatkan EBT sebagai generator pembaruan energi yang memiliki potensi hingga 3.700 GW secara bertahap untuk memenuhi kebutuhan energi dalam negeri.
“Yang paling penting, kebijakan harus disesuaikan kondisi geografis, geologi, ekonomi, sosial, politik hingga geopolitik Indonesia yang pastinya unik, dan berbeda dengan negara lain,” jelas dia.
Filda berharap, ada strategi jelas yang menguatkan dan mensinkronkan koordinasi antar lembaga/institusi melaksanakan peta jalan menuju transisi energi.
Gas Rumah Kaca (GRK) terbesar berasal dari sektor energi sebesar 34 persen, disusul industri (24 persen), kegiatan di sektor pangan, kehutanan, dan alih fungsi lahan (22 persen), dan transportasi (15 persen), serta bangunan (6 persen). Upaya transisi energi menjadi ikhtiar mengendalikan 49 persen sumber GRK dari energi dan transportasi.
“Jadi yang paling penting adalah solusi strategis untuk mengoptimalkan sumber daya manusia yang menjadi faktor pendukung dalam mempersiapkan transisi energi menuju energi bersih dan berkelanjutan,” imbuh Filda.
- Penulis :
- Ahmad Munjin
